Bangun Flyover, Pemprov Riau Belum Sepakati Pembebasan Lahan dengan 29 Warga

ILUSTRASI-FLY-OVER.jpg
(INTERNET)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang menggesa pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti di tahun 2024. Saat ini, progres pembangunan jembatan layang tersebut sedang di tahap pembebasan dan ganti rugi lahan warga yang terdampak.

Plh Sekda Provinsi Riau, Indra mengatakan Pemprov Riau sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah warga terkait proses ganti rugi lahan mereka yang harus dibebaskan. Namun, diakui masih ada sejumlah warga yang belum datang pada saat pertemuan tersebut.

"Kita sudah mulai proses pembebasan lahannya. (Untuk warga yang belum hadir, red) nanti akan kita komunikasikan lagi," ujarnya, Kamis, 7 Maret 2024.

Sebelumnya, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto turun langsung ke lapangan dan menggelar pertemuan bersama 45 warga yang lahannya terdampak pembangunan flyover di Simpang Garuda Sakti. Berdasarkan pertemuan itu, para warga disebutkan telah sepakat membebaskan lahannya demi pembangunan jembatan layang untuk kepentingan publik.

Total warga yang lahannya terdampak pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti adalah 74 orang. Maka dari itu, masih ada 29 warga yang tidak ikut dalam pertemuan tersebut karena beberapa alasan.

Perhitungan sementara, lahan yang terdampak dan harus diganti rugi yakni sepanjang 200 meter arah ke panam. 


"45 orang hadir dan semua setuju tanahnya dibebaskan, sisanya tidak bisa hadir karena tidak di sini atau rumahnya di luar kota," jelasnya.

Terkait dengan pembebasan lahan untuk Pembangunan flyover di simpang Soebrantas - Garuda Sakti, Pj Gubernur Riau menilai tidak ada masalah, bahkan anggaran pun telah disiapkan.

"Insya Allah kita maju setahap lagi dengan Penetapan lokasi (Penlok) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan appraisal nya sudah kita siapkan juga, sehingga dari hasil appraisal itu yang kita bayar kepada pemiliknya," ungkap SF Hariyanto.

Mantan pejabat Kementerian PUPR ini berharap dukungan semua pihak, sebab jika tidak selesai pembangunan flyover tersebut akan menjadi masalah besar bagi mobilitas sosial. Apalagi setelah jalan tol terhubung semuanya tentu mobilitas kendaraan akan semakin padat.

"Apalagi nanti banyak kendaraan yang keluar dari pintu tol dekat sini, baik itu dari Dumai, Rengat, dan Sumatera Barat, tentu jalan akan padat. Maka dari itu saya harap pembebasan lahan harus selesai tahun ini," terangnya.

Oleh karenanya Pj Gubri SF Hariyanto telah meminta Bina Marga untuk menyiapkan surat Gubernur yang dituju kepada Kementerian untuk melaporkan progres pembebasan lahan untuk pembangunan flyover.

"Dari laporan itu nanti kita minta Menteri memasukan program pembangunan flyover Simpang Soebrantas - Garuda Sakti," pungkasnya.