(Dok. Polsek Kampar Kiri)
RIAU ONLINE, KAMPAR - Polsek Kampar Kiri, Riau telah melaksanakan pengamanan dalam pendistribusian logistik pemilihan umum (pemilu) 2024 di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Provinsi Riau.
Logistik pemilu tersebut terdiri dari kotak dan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPRD Kabupaten/Kota, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi.
Untuk menjaga kelancaran proses pendistribusian, sebanyak 65 personel dari KBO Polda Riau, Polres Kampar, dan Polsek Kampar Kiri dikerahkan.
Mereka melakukan perjalanan menyusuri aliran Sungai Subayang dengan menggunakan sampan, yang juga dikenal sebagai piyau oleh masyarakat setempat, untuk mendistribusikan logistik pemilu ke 12 desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
Selain itu, keamanan juga dilakukan saat pendistribusian logistik pemilu ke 7 desa lainnya melalui jalur darat yang memiliki kondisi yang sangat memprihatinkan. Kendaraan truk yang mengangkut logistik pemilu terpaksa berhenti dan kemudian dipindahkan oleh TNI dan Polri, yang juga diawasi oleh anggota PPK, Panwascam, dan Bawaslu.
Baca Juga
Terdapat 19 desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang menjadi daerah sulit dijangkau karena medan jalan yang sulit, sehingga harus melewati jalur perairan untuk sampai ke tujuan.
Logistik pemilu ini diambil dari gudang sekretariat PPK Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan nantinya akan diserahkan kepada PPS/desa-desa yang berada di daerah sulit di kecamatan tersebut.
“Kami melakukan pengamanan yang ketat dalam pendistribusian logistik pemilu ke daerah-daerah sulit dijangkau. Meskipun medan sulit dan kondisi jalan yang memprihatinkan, kami bekerja sama dengan TNI, PPK, Panwascam, dan Bawaslu untuk memastikan logistik pemilu ini sampai ke tujuan dengan aman,” kata Kapolsek Kampar Kiri, Kompol Daud.
Pengamanan dalam pendistribusian logistik pemilu menjadi prioritas utama bagi Polsek Kampar Kiri guna memastikan terselenggaranya pemilu yang adil dan demokratis.
Dalam kesempatan ini, kami juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan berlangsung di daerah masing-masing.
