(Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Presiden Joko Widodo meminta Penjabat (Pj) kepala daerah agar lebih cekatan dan luwes dalam mengambil keputusan saat daerah mengalami krisis, terutama inflasi
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada seluruh Pj Kepala Daerah di Indonesia. Sebanyak 197 Pj kepala daerah baik kabupaten, kota, maupun provinsi, dikumpulkan di Istana Merdeka, Senin 30 Oktober 2023.
"Kalau BBM naik, berarti harga-harga kebutuhan lainnya akan naik, ini artinya inflasi. Kalau daerah ada anggaran, segera intervensi, bagaimana agar harga itu segera turun, jangan tunggu sampai harga tinggi," jelasnya mencontohkan.
Jokowi menyebut Pj kepala daerah tidak memiliki beban politik dalam mengambil keputusan. Sehingga seharusnya lebih mudah dalam membuat keputusan.
Baca Juga
"Anda kan tidak punya beban politik, karena kan tidak keluar ongkos seperti di Pilkada, Pilwakot, Pilgub. Anda-anda dipilih karena pengalaman di pemerintahan. Harusnya lebih enak dalam membuat keputusan," ujarnya.
Ia meminta Pj kepala daerah memprioritaskan penanganan inflasi. Menurutnya, kepala daerah bisa menggunakan anggaran darurat jika memang diperlukan untuk penanganan inflasi.
"Boleh gunakan anggaran darurat. Yang jelas kendalikan inflasi. Hati-hati bagi daerah yang angka inflasi sudah mencapai 4," pungkasnya.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan Pj kepala daerah agar tidak terjebak kegiatan rutinitas sehingga tidak efektif dalam membuat kebijakan.
"Jangan terjebak di rutinitas yang hanya administrasi sehari-hari. Bapak/ibu harus bisa menentukan, prioritasnya di sebelah mana, jangan hanya (menjalankan) rutinitas. Bekerja dengan orientasi hasil," jelasnya.
