((Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden))
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Presiden RI Joko Widodo mengatakan, penjabat (Pj) kepala daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi seharusnya tidak memiliki beban politik dalam mengambil keputusan.
"Anda kan tidak punya beban politik, karena kan tidak keluar ongkos seperti di Pilkada, Pilwakot, Pilgub. Anda-anda dipilih karena pengalaman di pemerintahan. Harusnya lebih enak dalam membuat keputusan," ujarnya saat memberikan pengarahan kepada seluruh Pj kepala daerah di Indonesia pada Senin 30 Oktober 2023.
Oleh karena itu, ia meminta agar Pj kepala daerah dapat mengambil keputusan lebih cekatan dan luwes saat terjadi krisis di daerah. Salah satunya adalah penanganan inflasi.
"Kalau BBM naik, berarti harga-harga kebutuhan lainnya akan naik, ini artinya inflasi. Kalau daerah ada anggaran, segera intervensi, bagaimana agar harga itu segera turun, jangan tunggu sampai harga tingg," jelasnya mencontohkan.
Baca Juga
Ia juga meminta agar Pj kepala daerah tidak terjebak kegiatan rutinitas sehingga tidak efektif dalam membuat kebijakan.
"Jangan terjebak di rutinitas yang hanya administrasi sehari-hari. Bapak/ibu harus bisa menentukan, prioritasnya di sebelah mana, jangan hanya (menjalankan) rutinitas. Bekerja dengan orientasi hasil," jelasnya.
Lebih lanjut, Jokowi meminta Pj kepala daerah memprioritaskan penanganan inflasi. Menurutnya, kepala daerah bisa menggunakan anggaran darurat jika memang diperlukan untuk penangan inflasi.
"Boleh gunakan anggaran darurat. Yang jelas kendalikan inflasi. Hati-hati bagi daerah yang angka inflasi sudah mencapai 4," pungkasnya.
