RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gedung utama Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru kini dalam proses pembongkaran dan pembersihan puing-puing bekas kebakaran. Gedung tersebut akhirnya mulai dirobohkan pasca terbakar pada Maret 2023 silam.
Meski sudah hampir enam bulan sejak kebakaran, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru belum memastikan bakal dijadikan apa bekas gedung terbakar tersebut. Ada rencana bakal dibangun kembali gedung MPP atau bakal beralih menjadi alun-alun kota.
Berbagai tanggapan pun muncul dari masyarakat terkait rencana usai pembongkaran gedung MPP bekas kebakaran. Seperti diungkapkan mahasiswa asal perguruan tinggi negeri di Riau, Ridwan.
"Sudah cukup lama ya belum ada kepastian bekas kebakaran dijadikan apa. Mungkin diratakan saja biar jadi lokasi demo yang cukup luas," ujarnya, Rabu 27 September 2023.
Komentar berbeda diungkapkan warga lainnya. Mereka berharap bisa dibangun gedung MPP kembali dan ada juga yang ingin dibangun alun-alun.
"Saya sih berharap dibangun lagi MPP agar lebih luas dan pengunjung nyaman. Apalagi cukup ramai pengunjung MPP setiap harinya," kata Angga yang merupakan karyawan swasta.
"Kita sebenarnya ikut saja mau dibangun apa bekas kebakaran, tapi kalau jadi alun-alun bagus juga ya, biar ramai," ujar Widya, warga Kecamatan Sail.
Proses pembongkaran akhirnya dilakukan setelah ada pihak ketiga yang menyanggupi untuk membongkar gedung tersebut. Proses lelang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.
"Jadi MPP itu sudah melalui proses penghapusan aset, kemudian izin untuk melakukan pembongkaran puing," ujar Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.
Dirinya belum memastikan rencana pembangunan kembali di lokasi bekas gedung utama MPP yang terbakar. Saat ini mereka fokus membersihkan puing dan rongsokan sisa-sisa kebakaran.
"Sehingga nanti setelah dibongkar, akan kita coba desain landscape di sekitar perkantoran MPP," ujarnya.
Indra menyebut, sebelumnya desain landscape tersebut akan dibahas bersama dalam diskusi publik. Pihaknya bakal menghadirkan semua elemen masyarakat dalam diskusi publik tersebut.