(riau.go.id)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Masyarakat Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis mengeluhkan kebutuhan air bersih dan masalah PPDB kepada DPRD Riau.
Anggota DPRD Riau Dapil Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, Hardianto, menuturkan saat dirinya melaksanakan reses, banyak masyarakat yang mengeluhkan soal kebutuhan tiang listrik, infrastruktur, kebutuhan air bersih, dan ketenagakerjaan.
"Di Dumai, Batin Solapan, dan Bengkalis itu permasalahannya air bersih. Di Program SPAM Durolis itu airnya sudah tersedia dua tangki penampungan besar di Simpang Batang, tinggal untuk mengaliri ke Dumai dan Bengkalis yang belum siap oleh Pemko dan Pemkabnya," katanya, Selasa, 1 Agustus 2023.
Legislator Fraksi Gerindra itu menyebutkan, seharusnya dengan ketersediaan air yang berada di Simpang Batang tersebut, baik Dumai dan Bengkalis, masing-masing dapat 150 liter per detik dengan perkiraan 12.000 SR.
"Kami minta Pemkab Bengkalis dan Pemko Dumai sesegera mungkin menyelesaikan tanggung jawabnya terkait jaringan distribusi sampai ke SR, karena tanggungjawab kita di Pemprov sudah beres, air sudah tersedia di dua tangki penampungan di Simpang Batang," terangnya.
Baca Juga
Selain itu, Politikus Gerindra itu juga menemukan persoalan pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), yang mana beberapa kecamatan di Kota Dumai tidak memiliki sistem zonasi.
"Yang disampaikan masyarakat ini kebanyakan terkait permasalahan anak sekolah, ada di Dumai itu beberapa kecamatan justru tidak memiliki yang namanya zonasi, terutama di Kecamatan Dumai Kota. Di Duri juga sama," kata Hardianto.
Hal ini dikatakan Hardianto tentu akan berakibat kepada tidak bisanya siswa SMP mendaftar pada SMA/SMK di daerahnya.
"Kalau mengikuti zonasi, maka konsekuensinya anak-anak Dumai Kota itu tentu tidak bisa melanjutkan SMA atau SMK," pungka Hardianto.
