(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru mendata sebanyak 12.088 warga tidak mampu sudah mendaftar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Mereka masuk lewat Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Saat ini 146.336 masyarakat tidak mampu di DTKS masuk dalam PBI JK.
"Data DTKS kita hari ini lebih kurang sekitar 268.000, data ini bergerak terus, kalau KK nya ada sekitar 98.000 KK," jelas Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Idrus, Kamis 1 Juni 2023.
Ia mengatakan, sekitar 83 persen masyarakat Pekanbaru sudah memegang kartu BPJS. Pihaknya berupaya sekitar 14 hingga 15 persen lagi masyarakat di Pekanbaru, khususnya masyarakat miskin masuk dalam penerima jaminan kesehatan.
"Kita upayakan saat ini adalah masyarakat miskin. Karena yang terbanyak yang belum masuk itu adalah masyarakat miskin. Di saat mereka sakit, tentunya apabila dia berobat ke rumah sakit, Insya Allah gratis semuanya," jelasnya.
Baca Juga
Dinsos Kota Pekanbaru juga mendata jumlah keluarga miskin ekstrem. Ada 235 Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem yang tersebar di 83 kelurahan di ibu kota Provinsi Riau ini.
"Jadi dari hasil verifikasi data kita, ada dua ratus lebih kepala keluarga tergolong kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru," ujar Kepala Dinsos Pekanbaru, Idrus.
Pihaknya mendata, ada 5.880 orang yang tergolong dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Mereka yang tergolong miskin ekstrem ini dipastikan tak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasar itu di antaranya pangan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal hingga akses pendidikan. Itu membuat warga yang mengalami kondisi kemiskinan ekstrem tersebut hidup dalam keprihatinan.
"Kita sudah melakukan verifikasi dengan mengerahkan potensi yang ada untuk mendata masyarakat yang tergolong kemiskinan ekstrim," katanya.
Masyarakat dalam kondisi kemiskinan ekstrem menjadi perhatian khusus pemerintah kota. Apalagi pemerintah kota saat ini berupaya menjangkau seluruh masyarakat agar bisa mendapat layanan kesehatan.
