(Bagus Pribadi/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Penyelamat Partai yang terdiri dari DPC PPP Pelalawan melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPW PPP Riau pada Kamis, 26 Januari 2023.
Koordinator Aksi, Dedi Azwandi, mengatakan pihaknya menuntut Ketua DPW PPP Riau, Syamsurizal, untuk mengembalikan SK Kepemimpinan PPP DPC Pelalawan sesuai rekomendasi DPW PPP Riau sesuai nomor: 108/IN/DPW/XII/2021.
"Kami mau tuntaskan oknum PPP yang mengubah SK hasil rekomendasi dan meminta kepada Mahkamah Partai untuk mengembalikan SK sesuai rekomendasi DPW PPP Riau nomor: 108/IN/DPW/XII/2021," jelasnya.
Menurut Azwandi, Syamsurizal menzalimi kader mengingat DPP PPP mengeluarkan SK Kepengurusan DPC PPP Pelalawan dengan Ketua Junaidi Purba. Namun, lanjutnya, nama itu berbeda saat sampai ke tangannya, yakni nama Yose Indrawan.
"Ini penyelewengan. Secara hukum ini bisa dipidana, tapi kami tak mau melakukannya. Kami lakukan secara demokrasi menyampaikan aspirasi kami. Ini juga bukan hanya terjadi di sini, di Gorontalo, Palembang, Jakarta. Kami yakin Ketum DPP PPP bisa menunjukkan kembali ke jalan yang benar," ujar Azwandi.
Ia pun menginginkan SK Kepengurusan DPC PPP Pelalawan dikembalikan ke nama Junaidi Purba selaku ketua sesuai dengan SK yang diberikan pusat.
"Kami tahu begitu liciknya permainan Pak Syamsurizal ini. Makanya kami minta tegakkan melalui mahkamah partai dan pengurus pusat bisa mengusut tuntas oknum yang bermain di DPW PPP Riau ini," tuturnya.
Baca Juga
"Kami juga sebelumnya sudah tahu masalah ini tapi kami diamkan menunggu itikad baik DPW, ternyata tak ada. Jadi kami lakukan aksi agar PPP lebih baik ke depannya sesuai kaidah awal," tegas Azwandi.
Menanggapi hal itu, Anggota DPW PPP Riau, Dedi Putra, menjelaskan pada dasarnya DPW tak mengeluarkan SK tapi hanya meneruskan dari DPP.
"Kemudian menyampaikan rekomendasi setelah Muscab. Namun apa yang dikeluarkan DPP itu menjadi keputusan bersama," jelasnya.
Ia mengaku, pihaknya akan mempelajari di mana masalahnya dan letak miskomunikasi sehingga terjadi aksi di Kantor DPW PPP Riau.
"Akan kami tinjau kembali. Kalau memang ada kesalahan akan kami perbaiki dan kami luruskan dengan melakukan rapat bersama. Tapi sampai saat ini SK dari DPP masih berlaku dan diikuti di tingkat provinsi dan kabupaten," terangnya.
Putra merujuk SK DPP yang dimaksud dengan kepengurusan Yose Indrawan, bukan Junaidi Purba. Sebab, katanya, Junaidi Purba itu kepengurusan yang lama.
"Kemudian segala sesuatu yang terjadi saat Muscab sudah kami sampaikan ke DPP termasuk deadlock dan DPP mengambil keputusan sehingga lahirlah SK itu," jelas Putra
"Masalah ini perlu minta keterangan dari yang bersangkutan dari berbagai pihak. Ke depan akan kami dudukkan bersama. Kami minta persoalan internal partai tidak melibatkan orang luar karena menjaga kondusifitas partai dalam menghadapi 2024," imbaunya.
Sekali lagi Putra menegaskan, tak ada perubahan nama-nama di SK tersebut sebab SK yang dikeluarkan DPP PPP cuma satu atas nama Yose Indrawan.
"Soal ada isu DPC akan melengserkan Pak Syamsurizal itu tak benar. Karena memang mendekati pemilu banyak hal berkembang. Tapi tak benar DPC di berbagai daerah di Riau ingin Pak Syamsurizal lengser. Kalau internal kami jamin tidak, kalau dari eksternal tidak tahu," tutupnya.
