(DEFRI CANDRA/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi V DPRD Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Disnakertrans Riau guna membahas sengkarut PHR belakangan ini.
Namun, rapat itu ditunda hingga Kamis, 2 Februari 2023 mendatang, karena Direktur Utama PHR, Jaffee A Suardin, tak hadir dalam RDP itu.
"Kesimpulan kami rapat ditunda hingga 2 Februari karena mereka tak bisa membawa orang yang kami harapkan. Kami beranggapan tidak dihadiri oleh pihak yang berkompeten," kata Anggota Komisi V DPRD Riau, Marwan Yohanis, Rabu, 25 Januari 2023.
Kemudian, Marwan menegaskan, PHR tak melihat data-data yang akurat yang diserahkan PHR ke legislatif.
Baca Juga
"Kemudian kami itu minta Dirutnya hadir karena itu yang mengambil kebijakan. Kalau hanya pihak operasional sulit berdiskusi dan bertanya, kami minta yang bisa mengambil kebijakan," tegasnya.
"Mereka mengaku Dirutnya sedang ada kegiatan lain di Jakarta. Karena mereka beralasan gitu, kami tunda saja," kata Marwan.
Sementara saat RDP berlangsung, Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin Hutagalung, mengaku pihaknya sebelumnya mengundang Dirut PHR. Ia pun kesal lantaran Dirut PHR tak dapat menghadiri RDP dan Kadisnakertrans Riau, Imron Rosyadi yang hanya membahas kecelakaan kerja.
"Kita duduk untuk bahas keseluruhan masalah di PHR, bukan soal kecelakaan kerja saja ini," tegasnya.
