(Bagus Pribadi/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Politisi PDI Perjuangan Provinsi Riau, Kordias Pasaribu, buka suara terkait kebijakan dua kementerian, yakni Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya itu menjadi penyebab utama program peremajaan sawit (PSR) tidak berjalan secara optimal di Bumi Lancang Kuning ini.
Dua kementerian tersebut seharusnya mendukung penuh program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk petani, kenyataannya justru membuat aturan rumit dan mempersulit kaum tani agar dapat bantuan dana untuk program peremajaan sawit.
"Program PSR yang dicanangkan Presiden Jokowi itu agar para petani bisa terbantu untuk meremajakan kembali sawit yang mulai menurun produktivitasnya, dan nantinya juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Riau namun kenyataannya justru dipersulit oleh Kementan dan Kemen LHK. Itulah menjadi penyebab PSR itu sampai tidak optimal," katanya, Kamis, 5 Januari 2023.
Wakil Ketua DPRD Riau periode 2014-2019 itu mengungkapkan, berdasarkan data yang dia terima pada 2022 lalu, PSR di Riau realisasinya nol persen alias tidak berjalan sama sekali. Hal itu kata dia, akibat aturan yang dibuat dua kementerian tersebut.
Baca Juga
Pria yang akrab disapa Dias itu pun menyarankan, agar Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja dua pimpinan di kementerian yang menangani persoalan PSR tersebut. Sebab katanya, PSR yang sejatinya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan kaum tani tidak terealisasi dengan maksimal lantaran ketidaksungguhan dua pembantu Presiden Jokowi itu menjalankan program tersebut.
"Kami menyarankan supaya Bapak Presiden Jokowi perlu evaluasi dua kementerian tersebut, jangan sampai tidak optimalnya PSR ini seolah-olah ketidaksungguhan Presiden Jokowi padahal pembantunya yang tidak becus bekerja," tutupnya.
