Teguran Keras Mendagri ke Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Diisi Iblis

RIAU ONLINE - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, mendapat pemanggilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah membuat pernyataan Kemenkeu diisi iblis dan setan saat Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru.

Bupati Adil tiba di Kemendagri pada Senin, 12 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WIB, diterima Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro di ruang kerjanya. Hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.

Suhajar dalam pertemuan itu banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi.

Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurutnya, sebagai pejabat publik, Adil seharusnya memberikan teladan bagi masyarakat.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Suhajar dalam keterangan tertulis, dikutip dari kumparan, Selasa, 13 Desember 2022.

Sehajar mengatakan bahwa seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal ini penting untuk disadari dan dilakukan.

Terlebih lagi di saat ini akses informasi yang begitu mudah. Sehingga, sangat mudah bagi publik untuk mengetahui perkataan maupun perbuatan yang dilakukan.

“Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” harap Suhajar.

Terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), tuturnya, Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian ESDM, maupun pihak terkait lainnya.

“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” jelas Suhajar.

Muhammad Adil juga bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian usai menemui Sekjen Kemendagri. Mendagri Tito menegur keras dan menegaskan bahwa sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.

Sebelumnya, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas. Adil melontarkannya dalam Rakornas yang salah satunya dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu, Luky Alfirman.

Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik.