(Bagus Pribadi/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, belakangan menjadi sorotan setelah menggugat persoalan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas). Senada, DPRD Riau turut menegaskan persoalan DBH migas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan terhadap daerah.
"Memang dalam beberapa hal, saya tak selalu sejalan dengan Bupati Adil, tapi soal DBH ini saya setuju. Memang kondisinya tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," terang Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy M Yatim, Senin, 12 Desember 2022.
Anggota legislatif Dapil Dumai-Bengkalis-Meranti itu tak menyangkal yang disampaikan Bupati Adil karena memang kondisi ekonomi masyarakat di Meranti cukup memprihatinkan.
"Memang ketika kami turun ke sana itu, melihat masyarakatnya tak ada harapan hidup," tegasnya.
Lebih dari itu, Eddy mengaku tidak mengetahui skema pasti pembagian DBH terhadap daerah oleh pemerintah pusat. Kendati begitu, ia turut merasakan ketidakseimbangan ekonomi masyarakat di Meranti.
Baca Juga
"Kita kan tak tahu ni bagaimana pola pembagian hasil sumber daya kita dari pusat itu seperti apa, ya walaupun secara teknisnya kita tahu, tapi tetap saja tak seimbang antara apa yang kita berikan dengan yang didapatkan," tuturnya.
Ditambah lagi, menurutnya, sejauh ini tak ada transparansi terkait pembagian DBH yang diterima pemerintah daerah selama ini.
"Kita kan ngotot ni kepada Pemprov, pola pembagiannya seperti apa, Pemprov ni kan menahan-nahan, entah berapa hasil, berapa produksinya, berapa yang didapatkan, tak ada transparansi terkait itu," kata dia.
"Polanya ini yang kita tidak mengerti, bagusnya memang Federal aja ni, artinya daerah mana yang potensinya bagus, ya segitu yang didapatkan. Sekarang ni kan hasil yang didapatkan, diberikan ke Jakarta, Jakarta yang membagi," tutup Eddy.
