ASITA Riau Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Masalah Pub & KTV Joker Poker

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gelombang penolakan bergulir atas beroperasinya Pub & KTV Joker Poker di Pekanbaru, termasuk dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Riau, Dede Firmansyah.

Dede meminta pemerintah daerah tegas menanggapi berbagai penolakan dan kecaman yang berdatangan dari berbagai pihak terkait izin operasional tempat hiburan malam yang berdekatan dengan pondok pesantren hingga masjid itu.

Penolakan ASITA terhadap Pub & KTV Joker Poker di Pekanbaru berdasarkan pada perizinan yang belum dikantongi oleh tempat hiburan malam itu. 

Hal ini diungkap oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau bahwa perizinan untuk tempat hiburan malam itu belum terverifikasi. 

Penjabat (Pj) Kota Pekanbaru, Muflihun, bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin usaha Pub & KTV Joker Poker.

Berdasarkan hal ini, Dede meminta pemerintah menurunkan armada pengamanan untuk  menindaklanjuti keluhan masyarakat. 

"Kalau dia bilang tidak ada izin ya udah langsung police line," tegasnya.

Menurut Dede, Satpol PP dan Polresta Pekanbaru dapat berkoordinasi guna memastikan tempat hiburan malam itu tidak lagi beroperasi.

Dede menyebut Pub & KTV Joker Poker bukan satu-satunya tempat hiburan malam yang memicu keresahan masyarakat. Di beberapa titik di Pekanbaru, sebutnya, tempat hiburan juga berdiri bak gunung es. Sebab itu, kata dia dibutuhkan komitmen pimpinan daerah dalam menyikapi polemik ini.

"Kalau benar-benar Pj komitmen, yang tidak halal itu tinggalkan aja ini kan," terangnya 

Apalagi kata Dede, Pekanbaru ini merupakan Kota Madani yang erat dengan Islam. 

"Nah sekarang berani nggak, berani nggak, gitu aja. Nah kalau ada keberanian maka terwujud yang namanya Madani itu. Ya kan ini aja sekarang kalau dia bilang nggak ada langsung aja Satpol PP ke sana tidak boleh beroperasi," tegasnya.

Dede berharap kejadian ini tidak lagi terulang di Kota Pekanbaru. Karena tidak hanya berdampak pada usaha namun juga bagi masyarakat.

"Kalau di bilang ini buat lapangan kerjaan, emang nggak ada yang lain? Udah tentu ada. Sekarang tinggal komitmen ini aja main-main pemerintah bagaimana," tutupnya.