(Shutterstock)
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Satria Mandala Putra, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing tidak mengetahui keadaan masyarakat sesungguhnya.
Pemkab Kuansing juga dinilai tidak mengerti instruksi pemerintah pusat untuk menekan laju inflasi di daerahnya masing-masing.
"Pemkab tak tahu keadaan masyarakat atau tidak mengerti instruksi pemerintah pusat," kata Satria Mandala Putra saat dimintai tanggapannya, Rabu, 7 Desember 2022.
Menurut politisi PDI Perjuangan DPRD Kuansing itu, sejauh ini memang tidak ada langkah konkret yang dilakukan Pemkab Kuansing untuk menekan laju inflasi di daerah.
Pemkab Kuansing bahkan dinilai abai terhadap perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya pengendalian inflasi.
Inflasi sendiri diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Namun Pemkab tidak mampu menekan laju inflasi.
Baca Juga
"Sejauh ini memang tidak ada langkah konkret yang kita lihat untuk menekan laju inflasi," kata Satria.
Data terbaru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ada 52 daerah di Indonesia abai terhadap perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya pengendalian inflasi termasuk Kabupaten Kuansing.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Industri Kuansing, Mardansyah yang baru saja dilantik melemparkan persoalan tersebut agar langsung ditanyakan kepada pak Maisir. "Lebih baik ke pak Maisir, karena beliau Ketua Tim Inflasi," kata Mardan, Rabu.
Ketua Tim Inflasi Daerah, Maisir dihubungi RIAUONLINE.CO.ID mengatakan, bukan tidak ada upaya yang dilakukan untuk menekan laju inflasi, namun selama ini memang belum ada dilaporkan ke pusat.
"Selama ini memang tidak ada format laporan dari pusat, tapi sudah menjustifikasi," kata Maisir dihubungi RIAUONLINE.CO.ID, Rabu.
Pemkab kata Maisir selama ini sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi seperti menanam cabai di Muara Langsat dan menggunakan BTT untuk menekan laju inflasi.
"Besok (Kamis, red) kita akan rapat dengan forkopimda membahas hal tersebut," katanya.
