(Bagus Pribadi/RIAUONLINE.CO.ID)
Jumat, 11 November 2022 11:17 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar, menegaskan bahwa kontraktor yang tidak berhasil menuntaskan proyek tender tidak akan diberi kesempatan mengikuti tenderisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di tahun 2023 mendatang. Syamsuar mengaku telah mengevaluasi kontraktor yang terlibat proyek Pemprov Riau.
"Artinya, kita harapkan kontraktor yang ikut ini ya mereka punya kemampuan dari segi keahlian dan keuangan," kata Syamsuar usai rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2023, Kamis, 10 November 2022.
Dalam rapat paripurna APBD Riau tahun 2023, Badan Anggaran (Banggar) yang diwakili oleh Kelmy Amri dari Fraksi Partai Demokrat sempat menyinggung sejumlah pembangunan yang akan mengalami putus kontrak. Di antaranya, pembangunan Kantor Makorem 031/Wirabima, pembangunan Jembatan Padamaran di Rokan Hilir, serta jembatan di kabupaten lainnya.
Untuk melakukan meneruskan pembangunan, sebut Kelmy, harus dilakukan penganggaran kembali di tahun 2023.
Baca Juga
"Menimbulkan celah defisit antara pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 661,2 miliar lebih. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengambil kebijakan dengan memangkas belanja perjalanan dinas setiap OPD sebesar 20 persen," tuturnya.
Satu di antara pembangunan yang akan putus kontrak adalah pembangunan Kantor Makorem 031/Wirabima yang dikerjakan kontraktor PT Marlanco. Kini perkembangannya sudah mencapai 87 persen, namun pembangunannya tidak tuntas.
Untuk itu, Pemprov Riau telah memberikan kesempatan kedua dengan penambahan waktu hingga 40 hari terhitung sejak 19 Februari 2022 lalu, namun pihak kontraktor tak mampu menuntaskan pengerjaan pembangunan tersebut. (Advertorial Pemprov Riau)
