(Wikipedia)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, menjadi sorotan akhir-akhir ini lantaran beberapa kali mangkir dan tidak mengirim utusan ke acara-acara resmi Pemerintah Provinsi Riau.
Seperti agenda tahunan MTQ Provinsi Riau, Adil tidak mengirim kontingen dan agenda Porprov di Kuantan Singingi. Baru-baru ini, Adil juga mangkir di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah, camat dan lurah se-Provinsi Riau yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mengatakan dalam sistem pemerintahan ada struktur yang pasti, dari gubernur ke bawah. Lanjutnya, Pemprov merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
"Bisa lakukan pembinaan, evaluasi dan segala macam terhadap kepala daerah yang di bawah tingkatannya," kata Eddy, Kamis, 10 November 2022.
Menurut Eddy, jikalau terus menerus dibiarkan maka akan jadi preseden buruk. Sebab itu, ia minta ketegasan Gubernur Syamsuar menangani Bupati Adil.
"Minimal lakukan teguran, sanksi. Kalau perlu sekolahkan. Sudah pernah kejadian. Kepala daerahnya disekolahkan. Kementerian ada sekolahnya itu. Agar ini tidak merembet ke daerah lain," tegasnya.
Baca Juga
Senada dengan itu, Anggota DPRD Riau, Husaimi Hamidi, menuturkan dalam 12 kabupaten/kota di Riau anggaran pembangunannya dibagi-bagi.
Ia tidak ingin perilaku yang ditunjukkan seorang kepala daerah berdampak kepada masyarakat di kabupaten itu.
"Kita nanti tidak mau ada dampak buruk kepada kabupaten ketika kepala daerahnya tidak punya etika. Ini kan bukan kali pertama melakukan ini," katanya.
Lanjut dia, kalau ada perseteruan pribadi jangan dibawa-bawa ke daerah. Bupati Adil yang menjadi sorotan akhir-akhir ini membuatnya geram.
"Saya sampaikan ke Banggar coba kita evaluasi, berapa APBD kita ke Meranti. Kalau perlu kita stop dulu. Ini berdampak buruk. Kalau ada dia bagi hasil daerah kita berikan," kata dia.
"Sepertinya di Riau ini dia berdiri sendiri. Contohnya MTQ tidak ikut, Porprov tidak juga. Beberapa kali, ke kuansing tidak dikirim. Pesan saya etika dinomor satukan," tutupnya.
