(biroekonomi.riau.go.id)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau mengaku sudah melakukan rapat kerja dengan PT Riau Petroleum terkait evaluasi progres participating interest (PI) 10 persen migas di wilayah kerja (WK) Provinsi Riau.
Wakil Ketua Komisi III, Zulkifli Indra, menuturkan kinerja BUMD milik Pemprov Riau itu belum memuaskan. Ia tidak yakin PT Riau Petroleum mampu memenuhi target pendapatan jelang berakhirnya 2022 ini.
"Makanya lebih gesit lagi mengejar target pendapatan 2023 yang telah ditetapkan Banggar DPRD Riau dengan TAPD," katanya, Jumat, 4 November 2022.
Baca Juga
Zulkifli mengungkapkan, saat ini PT Riau Petroleum akan mendirikan lagi Anak Perusahaan Daerah (APD) baru untuk mengelola wilayah operasi migas Malacca Strait, Kepulauan Meranti. Lanjutnya, APD yang sudah ada yaitu PT Riau Petroleum Siak, Riau Petroleum Kampar, dan Riau Petroleum Rokan.
"Kami minta Riau Petroleum secepatnya urus PI 10 persen itu. Ini supaya tercapai target dan dividen untuk Pemprov Riau. Kalau sepanjang 2022 ini kan masih nol," tegas Politikus Demokrat itu.
Menurut Zulkifli, dengan penambahan APD baru, kegiatan operasional PT Petroleum bersama anak perusahaanya lebih produktif. Tak hanya itu, ia pun menyoroti potensi PAD yang besar dari bagi hasil migas tersebut.
"Kalau lihat proposalnya, usulannya bagus. Apalagi pimpinan Riau Petroleum sekarang ini latar belakang pendidikannya di bidang migas. Dan dia masih muda pula. Kita harap dia bisa membawa Riau Petroleum jadi lebih baik," tutup Zulkifli.
