(Bagus Pribadi/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Kota Pekanbaru meminta tiga unit mobil damkar kepada DPRD Kota Pekanbaru guna menunjang tugas di lapangan.
Namun, pembahasan APBD 2023 untuk Dinas PKP dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru cukup alot.
"Agak alot. Kami sampaikan kebutuhan di lapangan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Pekanbaru. Kami minta tiga penambahan, tapi komisi minta satunya di cancel jadi dua saja. Jadi dewan bukan menolak, mereka minta dua," kata Kadis PKP Kota Pekanbaru, Burhan Gurning, Rabu, 12 Oktober 2022.
Burhan menuturkan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru memberikan beberapa perhatian yang kurang sesuai dengan pihaknya. Sebab itu ia meminta agar Komisi IV memahami kerja Dinas PKP agar bisa ditingkatkan ke depannya.
"Dalam kondisi saat ini, kami membutuhkan minimal tujuh mobil Damkar, supaya seluruh kecamatan memiliki mobil Damkar. Semakin ada pos terdekat di setiap kecamatan semakin cepat bantuannya ke masyarakat," tuturnya.
Baca Juga
Mengenai jumlah mobil damkar yang beroperasi saat ini, Burhan mengatakan ada 16 mobil namun dua mobil sudah terduduk.
"Jadi agak sulit, seperti kebakaran kios 15 pintu kemarin itu kendala kami adalah suplai air. Karena begitu mobil suplai kami tidak jalan, maka bantuan air saat pemadaman bermasalah," jelas Burhan.
"Makanya saya minta itu mobil subsidi. Karena kondisinya mobil yang ada ini di bawah 80 persen. Kami berharap kondisinya siap dan fit," tutup Burhan.
Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Nurul Ikhsan, mengatakan anggaran yang ada di Dinas PKP sekitar Rp 30 miliar, termasuk semua gaji dan kegiatan.
"Di dalam Rp 30 miliar itu terdapat kegiatan yang paling penting upaya pemadaman api kalau ada rumah atau ruko yang terbakar," katanya, Rabu, 12 Oktober 2022.
Nurul menyampaikan Dinas PKP meminta dua unit mobil Damkar dengan kapasitas 4 ribu liter air, kemudian ada satu unit mobil penyuplai air dengan kapasitas 5 ribu liter dengan budget anggaran sekitar hampir Rp 5 miliar.
"Kami Komisi IV tak ada menghilangkan kegiatan yang diusulkan Dinas PKP karena ini menyangkut pelayanan terhadap masyarakat Pekanbaru," akunya.
