(REPUBLIKA.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar membuat Perda tentang kemitraan antara pekebun swadaya dengan dunia usaha yang tidak punya kebun, seperti PKS.
Hal itu dikatakannya mengingat ada sekitar 1500 hektar lahan petani swadaya yang tidak diadvokasi, tidak bermitra.
"Menanam, memupuk, mendodos sendiri tanpa ada bimbingan dari Pemprov Riau. Makanya kami mendorong Perda. Di Riau yang tidak punya PKS dilakukan kemitraan dengan masyarakat yang pekebun swadaya," katanya, Selasa, 4 Oktober 2022.
Baca Juga
Mengenai tujuannya, Poti mengatakan agar harga bisa ditetapkan pemerintah sesuai dengan standar mutu hasil CPO yang diolah oleh kebun masyarakat.
"Kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang berkebun dengan baik yang produktif," katanya.
"Hari ini pola sawit yang produktif itu kemitraan, tapi kalau yang swadaya itu ada yang tanahnya tidak bagus, bibitnya kurang bagus, hasilnya juga kurang bagus," tandas Poti.
