(BAGUS PRIBADI/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Saat gelombang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh mahasiswa dan masyarakat terus bergulir, juga kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sedang tidak baik, tersiar kabar Pimpinan DPRD Pekanbaru meminta pembelian mobil dinas baru untuk empat pimpinan dewan.
Kabarnya, mobil dinas bermerk Toyota Camry untuk empat pimpinan DPRD Pekanbaru itu akan menghabiskan anggaran mencapai Rp 3,5 miliar.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan, mengatakan agar wacana permintaan pimpinan terkait mobil mewah harus dibatalkan.
Baca Juga
"Dibatalkan. Jelas ya. Tidak setuju, harus batalkan. Apalagi sekarang rakyat susah, BBM naik, belum lagi parkir juga naik, banyak pengeluaran masyarakat sementara penghasilan tidak naik," katanya, Senin, 19 September 2022.
Ruslan berpendapat, pembelian mobil dinas baru dinilai akan terjadinya pemborosan anggaran. Katanya, seharusnya pimpinan DPRD Pekanbaru mementingkan pemulihan ekonomi masyarakat di Pekanbaru mengingat pasca kenaikan BBM.
"Tujuan dari APBD menggerakkan ekonomi dan juga menggerakkan penghasilan masyarakat itu sendiri. Kalau Rp 3,5 miliar dibagi oleh pelaku UMKM masing-masing Rp 10 juta, kita dorong, kita dampingi kita berdayakan, kan berhasil mereka meningkatkan ekonominya," tegasnya.
"Jadi belum tepat waktunya, kita minta dibatalkan, kan mereka sudah diberikan tunjangan, gaji juga banyak. Sekarang juga masih banyak pejabat menguasai mobil, itu ditarik aja dijual kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat, tujuan kita ini melayani masyarakat," pungkasnya.
