(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau dikabarkan kembali melakukan studi banding ke luar negeri, di tengah gejolak unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM di Gedung DPRD Riau.
Hal itu mengindikasikan bahwa DPRD Riau kembali tak mengacuhkan keinginan rakyat yang menolak mereka datang dan mengesampingkan aturan edaran dari Setneg untuk larangan berkunjung ke luar negeri.
"DPRD Riau seolah-olah bangga atas keinginan dan ego atas kepentingan sendiri ketimbang melihat persoalan terkini, peliknya masalah yang dihadapkan rakyat. Naiknya BBM dan sejumlah bahan pokok justru hanya dijadikan bahan bercandaan anggota DPRD Riau," kata Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, saat dihubungi RIAUONLINE.CO.ID, Rabu, 14 September 2022.
Menurut Taufik, seharusnya DPRD Riau sadar bahwa mereka harus menjembatani tuntutan masyarakat daerah ke pusat untuk mendiskusikan peliknya persoalan kenaikan harga BBM di pengurusan pusat.
"Tapi apa yang dituntut mahasiswa dan sejumlah masyarakat Riau kemarin, tak ada langkah konkrit yang dilakukan dewan itu dan kini didengar malah kabur keluar negeri tanpa sepengetahuan masyarakat Riau lagi. Di sini peran DPRD Riau ditanyakan seberapa perhatiannya kepada rakyat Riau," tutur Taufik.
Baca Juga
Sebab itu, Fitra Riau sangat menyayangkan sikap DPRD Riau yang memaksakan pelesiran ke luar negeri. Seharusnya DPRD Riau memperdulikan masalah yang ada di Riau terlebih dahulu dan membatalkan kepergiannya ke luar negeri.
"Tapi itu tidak dan malah mereka pergi juga secara diam-diam tanpa keterbukaan. Selain itu, kekecewaan publik ini pantas juga dilontarkan kepada pemerintah daerah, seharusnya Sekwan sebagai perwakilan Pemprov Riau di DPRD Riau membuka informasi tentang kunjungan kerja ini sejelasnya. Ini malah justru sebaliknya. Sekwan malah menutupi informasi ini dan bisa diduga artinya bersama-sama tak transparan kepada publik," kesal Taufik.
Meski anggaran tahunannya sudah ada, menurut Taufik sebaiknya DPRD Riau lebih bijak membatalkan dan mengalihkan pada kegiatan dan program prioritas yang berdampak kepada masyarakat Riau. Karenanya, ia menyayangkan sikap Gubri Syamsuar yang tak berani mengambil sikap tegas.
"Seharusnya edaran Setneg menjadi landasan gubenur membatalkan rekomendasi izin tersebut. Tapi justru tidak, dan malah takut dengan kepentingan dewan," tuturnya.
"Rp 16 miliar anggaran yang dikeluarkan dalam APBD Riau itu sangat besar. Kami sudah melakukan penolakan itu bersama masyarakat Riau, dengan mendorong dan mendukung pemerintah terkait dengan anggaran sebesar itu dialihkan kepada kegiatan yang bermanfaat, serta pemberian bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Riau. Atau mengalihkan pada dukungan kegiatan yang lain sesuai dengan arah prioritas pembangunan daerah di RPJMD tapi itu disayangkan tak digubris baik oleh Gubenur Riau itu," jelas Taufik.
Selanjutnya, Taufik mengungkit janji Syamsuar kepada masyarakat hingga hari ini tak tampak apa yang sudah diperbuat pemerintah dalam kerangka pembangunan prioritas tersebut, salah satunya dalam menunjang lima misi kepala daerah itu.
"Bisa kita lihat dalam isu pendidikan masih ada sekolah yang masih kurang baik, di isu infrastruktur jalan masih ditemui jalan berlubang, dan di isu gagasan Riau hijau masih ngambang dan masih belum terintegrasi dengan baik ke daerah," katanya.
Ia meminta agar Syamsuar tegas, dan bersimpati pada masyarakat Riau. Sebab, katanya, masih banyak PR yang harus diselesaikan dan masih banyak butuh dukungan anggaran.
"Gubenur harus pandai mengelola keuangan daerah jangan diberikan kepada hal-hal yang tak penting. Jika gubenur mau saja dalam mengelola kebijakan anggaran dan jelas diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat Riau. Fitra memastikan rakyat pasti mendukung, alih-alih mengelola anggaran yang terkesan tak mengedepankan rakyat," tutupnya.
