(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Pihak Chevron menolak dua orang saksi yang diajukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada sidang lanjutan Limbah Blok Rokan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa, 30 Agustus 2022.
Dua orang saksi tersebut yakni Chandra Hutasoit dan Dwi Yana. Keduanya merupakan pengawas lingkungan hidup dan penyuluh lingkungan hidup di DLHK Riau.
Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menanyakan identitas kedua saksi dan kemudian menanyakan ke pihak penggugat apakah ada tanggapan atau tidak.
"Sebelum memberikan kesaksian, apa tugas dari kedua saksi di DLHK Riau," ujar
Wakil Ketua Tim Hukum LPPHI, Tommy Fredy Manungkalit, Selasa, 30 Agustus 2022.
Setelah memaparkan, Tommi bersedia keduanya menjadi saksi. Namun mendadak ada suara sumbing terdengar mengatakan interupsi.
Sontak Ketua Majelis Hakim menoleh dan melihat ke arah tempat duduk Tim Hukum LPPHI sebagai penggugat.
"Apa?," tanya Ketua Majelis Hakim singkat.
Mendengar itu, para Kuasa Hukum LPPHI pun tampak kaget.
Lalu kemudian Muhammad Haris kembali berbicara dan setelah itu barulah Ketua Majelis Hakim melihat ke arah tempat duduk Kuasa Hukum Tergugat PT CPI.
Baca Juga
"Kami keberatan dengan dua orang saksi yang diajukan," ujar M Haris.
Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat kenapa tidak keberatan dengan saksi yang diajukan DLHK.
"Kami memandang tidak ada persoalan dan keterangan mereka sebagai pengawas lingkungan hidup menurut kami bisa sangat berguna untuk menegakkan kebenaran," ujar Ketua Tim Hukum LPPHI, Josua Hutauruk SH.
Tak lama kemudian, setelah bermusyawarah beberapa saat, Ketua Majelis Hakim menyatakan menolak kedua saksi yang dihadirkan DLHK Riau itu.
Sementra itu, usai persidangan, Tommy tampak tertawa terbahak-bahak. "Selama ini aku jadi advokat, baru kali ini lah ku temui ada tergugat yang menolak saksi dari tergugat lain dalam perkara yang sama," ungkap Tommy.
Senada, seorang wartawan senior yang sudah 25 tahun bertugas liputan di PN Pekanbaru yang mendengar perkataan Tommy itu pun geleng-geleng kepala. "Ah, masal iya? Blom pernah lah ku dengar ada kejadian macam gini," unkapnya sambil garuk-garuk kepala.
Terpisah, beberapa masyarakat yang mendengar kejadian janggal di ruang sidang tersebut, mengaku tak heran CPI menolak kedua saksi dari DLHK itu.
Menurut mereka, kedua nama yang diajukan DLHK itu memang mereka kenal selama ini sebagai aparatur negara yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Sehingga, kata mereka, CPI pasti takut borok mereka soal limbah ini terbongkar semua ke publik.
Mereka juga menceritakan, hampir setiap pekan kedua pegawai DLHK Riau itu turun ke lokasi pencemaran TTM di berbagai lokasi di Riau. Warga juga menyakini, CPI sangat ketakutan jika kedua saksi yang diajukan DLHK Riau itu bakal membeberkan apa adanya yang terjadi pada masalah limbah TTM Blok Rokan itu.
Mengenai Perkara Gugatan Lingkungan Hidup ini, tercatat disidangkan di PN Pekanbaru dengan Nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr. Gugatan terdaftar pada 6 Juli 2021. Sidang dipimpin Hakim Ketua DR Dahlan SH MH.
Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) merupakan lembaga penggugat perkara ini. LPPHI menurunkan lima tiga kuasa hukum dalam persidangan tersebut. Ketiganya yakni Josua Hutauruk, S.H., Tommy Freddy Manungkalit, S.H., dan Muhammad Amin S.H., ketiganya tergabung dalam Tim Hukum LPPHI.
Sementara itu, PT Chevron Pacific Indonesia, SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau merupakan para tergugat dalam perkara ini
"Apa ada saksi lain," tanya Ketua Majelis Hakim kepada Kuasa Hukum DLHK.
"Kami tidak ada saksi lain yang mulia." tegas kuasa hukum DLHK.
Tak lama kemudian, Ketua Majelis Hakim menunda sidang untuk dilanjutkan pekan depan dengan agenda saksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai Tergugat III dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) menggungat PT Pertamina Hulu Rokan yang baru setahun beroperasi di Riau menggantikan PT Chevron Pasifik Indonesia digugat ke pengadilan.
LPPHI telah memberikan kuasa kepada Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Riau.
Ketua Umum LPPHI Popy Ariska SH didampingi Sekretaris Umum LPPHI Hengki Seprihadi menjelaskan, gugatan ini terkait proses tender yang diduga menyalahi aturan. Pelanggaran ini telah merugikan perusahaan peserta tender ataupun perusahaan lokal karena tidak transparan.
