LAM Riau Sebut Ada 300 Titik Konflik Lahan yang Dialami Masyarakat Adat di Riau

Laporan Tika Ayu

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Provinsi Riau jadi daerah yang konflik lahannya tertinggi di Indonesia. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH)  Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Taufik Ikram Jamil  mengungkapkan ada 300 titik konflik lahan yang dialami masyarakat adat.

"Itu banyak kali. Suatu lembaga tadi  mengungkapkan ada 300 titik konflik Lahan di Riau," ujarnya Senin 22 Agustus 2022.

Dari rapat yang berlangsung,  Taufik tak menyangkal bahwa konflik lahan yang terjadi banyak terlibat  perusahaan di dalamnya,  kemudain  konflik lahan disusul antar masyarakat setempat. 

"Misalnya konflik lahan, ada konflik lahan  antara masyarakat dengan masyarakat, konflik lahan masyarakat dengan perusahaan, baik perkebunan dan perhutanan  ada itu semua," paparnya. 

Dari pemaparan data yang ada, tercatat beberapa perusahaan raksasa yang bernaung di Bumi Lancang Kuning Riau ini berkonflik dengan masyarakat adat.  Pengaduan kasus didominasi oleh Pengakuan tanah ulayat. 

Masih dari sumber yang sama diketahui perusahaan tersebut ada di antaranya, PT. Pspi, PT. Rama Jaya pramukti,  PTPN V, PT. Arara, PT. RAPP,  PT. Informasi tunggal,  PT. Sinar Mas.

Selanjutnya, kawasan dengan konflik lahan seperti Kampar dari data yang ada diketahui  ada 7 wilayah diantaranya di Padang sawah,  Sungai Rambai Petapahan, Pantai Cermin, Kepau Jaya Kuntul, Pantai Raja.

"Bengkalis kasus tanah ulayat dengan  suku Sakai Batin Beringin,  suku Sakai Batin Beringin Sobanga dengan PT Sinarmas dan PT. Arara," tulis data tersebut.

Menanggapi kasus tersebut,  hasil rapat menunjukan untuk pembentukan tim penanganan kasus konflik lahan yang dialami masyarakat adat Provinsi Riau. 

"Kita sepakat membentuk tim percepatan penanganan masalah masyarakat adat terutama berkaitan soal lahan," kata Taufik. 

 

Terkait hal ini pula Gubernur Riau dalam rapat disampikan  Taufik, mengimbau stakeholder terkait untuk segera tangani kasus ini dengan serius. 

"Komitmen gubernur dia minta kita betul serius perhatian soal itu. Dan ini emang salah satu kegiatan LAM  bagaimana memberdayakan masyarakat adat.  Karena kan kita Mitra pemerintah dan mereka (Pemda, red)  punya berbagai OPD ada DLHK," ujarnya.