(Bagus Pribadi/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - DPRD Riau melakukan Sidang Paripurna Penyampaian Laporan Reses Anggota DPRD Riau Masa Persidangan I, yakni Januari-April Tahun 2022.
Pemimpin sidang, Syafaruddin Poti, menyampaikan laporan reses dilakukan oleh Dapil Pekanbaru, Kampar, Rohul, Rohil, Siak, Pelalawan, dan Inhil.
"Ada beberapa rekomendasi, pertama permintaan infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian masalah banjir, soal aliran sungai apakah itu kewenangan kita membuat penahan tebing di wilayah aliran sungai atau bagaimana nantinya," terang Poti seusai sidang, Kamis, 4 Agustus 2022.
Poti menuturkan, terkait pendidikan, terutama tentang PPDB mengenai daya tampung peserta didik di Riau.
"Sebenarnya persoalan ini selesai jika daya tampung di Pekanbaru dan Dumai belum memadai. Masih ada bangunan yang belum layak ditempati untuk aktivitas pendidikan," tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Riau itu pun mengatakan pihaknya meminta Pemprov Riau agar memprioritaskan guna mengakomodir daya tampung pendidikan.
Baca Juga
"Nah jadi sesuai kewenangan Pemprov Riau yakni untuk SMA/SMK. Karena jumlah peserta didik melebihi daya tampung," ujarnya.
Tak berhenti di situ, selanjutnya, ia menanggapi kewenangan Menteri Perdagangan dan penetapan satu harga oleh Menteri Pertanian, perihal ketahanan pangan untuk stabilitas harga hari ini.
"Maka mohon kepada Pemprov Riau untuk mengawasi tentang harga komoditi di Riau, terutama harga TBS," pinta Poti.
Terakhir, Poti menuturkan perihal kesehatan, di mana permintaan daerah terpencil seperti Meranti, Tembilahan, dan lainnya untuk meminta Pemprov Riau menyediakan transportasi kesehatan.
"Mereka minta kapal ambulance untuk penyeberangan melintasi laut dan sungai. Mudah-mudahan seluruh aspirasi masyarakat, bisa tersalurkan di APBD perubahan 2022 dan APBD 2023," tutupnya.
