(M Iqbal/SeputarAceh.com)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mengkritisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang mengabaikan kritikan masyarakat soal pembangunan enam payung raksasa Masjid Annur Riau.
Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, menyayangkan Pemprov Riau yang menunjukkan ketidakpekaan terhadap kritik dan masukan yang telah berkembang di publik dan enam payung raksasa Masjid Annur Riau mulai dibangun pada Agustus 2022 mendatang.
"Artinya Syamsuar gagal sebagai Gubenur Riau dalam melaksanakan sebuah kebijakan terutama pada pengelolaan anggaran. Pembangunan payung Masjid Annur sebesar Rp 42 miliar. Itu bukanlah perencanaan prioritas bagi pembangunan daerah di lima tahun Syamsuar ini," kesalnya saat dihubungi RIAUONLINE.CO.ID, Jumat, 29 Juli 2022.
Ia menilai, seharusnya anggaran sebesar itu digunakan untuk mendukung capaian program Syamsuar dalam konteks pembangunan saranan prasarana layanan publik.
"Seperti infrastruktur jalan yang mana bisa dilihat jalan provinsi masih banyak yang rusak. Bisa dilihat dari penelusuran di lapangan, mulai dari Pekanbaru ke Dumai, Pekanbaru ke Inhil, hingga Pekanbaru ke Rohul. Bagaimana kondisinya biarlah publik yang menilai," jelasnya.
Baca Juga
Taufik berkata, sebaiknya Pemprov Riau menganggarkan belanja daerah untuk prioritas jalan, karena jelas pembangunan infarstruktur jalan termasuk ke dalam agenda pembangunan prioritas daerah.
"Bukan pembangunan yang sebelumnya tidak ada malah jadi ada dianggarkan. Gubenur harus cepat sadar bahwa relevansi pembangunan payung itu tidak punya dasar cukup kuat bagi daerah," tegasnya.
"Coba saja lihat banyak masjid, surau, bahkan gereja butuh dukungan dari Pemprov Riau. Pertanyaannya, apakah Pemprov Riau sudah adil memberikan bantuan kepada sarana ibadah lainnya dan apakah semua sarana tempat ibadah sudah dijangkau? Kalau belum Rp 42 miliar itu sebenarnya bisa diarahkan ke situ juga," imbuh Taufik.
Berdasarkan hal itu, Taufik meragukan prestasi Syamsuar dalam lima tahun ini, terutama dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja. Sebab, lanjutnya, apa yang sudah diprioritaskan justru lain yang dikerjakan.
"Ini miris sekali. Ayolah gubenur cepatlah sadar bahwa anggaran belanja butuh porsi, dan porsi itu harus dipertimbangkan mana yang menjadi prioritas gubenur mana yang tidak. Laksanakan yang menjadi agenda prioritas Pemprov Riau bukan malah sebaliknya. Agar publik simpati bahwa gubernur memang punya prestasi dalam mengelola anggaran belanja," tandas Taufik.
