(istimewa)
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN-Proses pergantian Kepala Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Antonius Wahyu Ninggrat yang sampai kini belum diketahui keberadaannya menunggu hasil pemeriksaan khusus (Riksus) Inspektorat Kuansing.
"Kini sedang proses riksus (pemeriksaan khusus) oleh Inspektorat, benar tidak Kades ini tidak akan pulang lagi, dan yakin tidak akan ada tuntutan kalau dilakukan pergantian," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Disos PMD) Kuansing, Napisman kepada Riau Online, Jumat, 20 Agustus 2021.
Napis mengatakan, riksus tersebut juga untuk memastikan apakah sang Kades ini benar-benar sudah mengundurkan diri.
"Ini dilakukan demi kehati-hatian agar tidak ada permasalahan dikemudian hari, maka dilakukan riksus terhadap orangnya (Kades,red) apakah benar beliau itu mengundurkan diri dan tidak pulang-pulang," katanya.
Diberitakan sebelumnya, bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau telah mengajukan usulan pemberhentian dan pengganti Kepala Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir.
Usulan pemberhentian dan pengganti tersebut disampaikan setelah Kepala Desa Beringin Jaya, Antonius Wahyu Ninggrat hingga kini tidak ada kabar dimana keberadaannya.
"Sudah kita usulkan Penjabat (Pj) Kades dan pemberhentiannya. Karena memang sampai kini tidak juga ada kabar dimana keberadaan Kades Beringin Jaya ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos PMD Kuansing, Napisman kepada Riau Online, Selasa, 3 Agustus 2021 lalu.
Kades Beringin Jaya, Antonius Wahyu Ninggrat sudah menghilang sejak 7 Juni 2021 lalu. Hingga kini keberadaan sang Kades tidak ada satupun pihak yang mengetahui termasuk perangkat desa di sana.
Baca Juga
"Jadi yang kita ajukan ini sesuai usulan dari Camat setempat. Karena salah satu syarat adalah Penjabat Kades ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah," katanya.
Untuk mengisi kekosongan Kades Beringin Jaya maka diusulkan salah seorang PNS di Kecamatan untuk menjadi Penjabat (Pj) Kades. "Ini agar pemerintahan desa tetap berjalan," katanya.
