(istimewa)
Minggu, 1 Agustus 2021 20:20 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Pengamat kebijakan publik, Elfiandri menilai pelaksanaan PPKM belum efektif. Salah satunya adalah pengalihan dan penutupan sejumlah ruas jalan yang justru membuat penumpukan.
Elfiandri menyebut selain di jalan, seharusnya juga dilakukan penertiban di tempat keramaian.
"Keramaian itu muncul karena ada tempat keramaian yang dituju, contohnya kantor atau pusat perbelanjaan. Seandainya pusat perbelanjaan itu tidak ditertibkan operasionalnya maka keramaian tak akan berubah juga kan,"Ujar Elfiandri, Minggu, 1 Agustus 2021.
Menurutnya, aturan lain PPKM yakni memberlakukan pembatasan dan juga Work From Home (WFH) bagi kegiatan non esensial seharusnya juga ditegakkan.
"Apakah kantor-kantor sudah memberlakukan kerja dari rumah? Setidaknya dilakukan shift lah. Ini memang konsekuensi diberlakukannya PPKM," tambahnya.
Selain itu pula, ia berharap masyarakat juga mengurangi mobilitas selama PPKM ini. Ia mencontohkan saat membeli barang agar membeli dalam jumlah besar sehingga bisa digunakan lebih lama dan tidak sering kembali ke tempat perbelanjaan.
"Kalau bisa bagi yang punya uang beli lah untuk kebutuhan tiga hari, sehingga masyarakat yang harus membeli setiap hari bisa keluar. Kita tolong lah dengan waktu kita," paparnya.
Baca Juga
Perbedaan ekonomi masyarakat juga harus dilihat, penindakan sesuai level ekonomi juga menjadi kunci keberhasilan PPKM.
" Ini ada level mall, level kedai, level laki lima. Pedagang-pedagang kecil harus ditoleransi lah. Lalu kita tertibkan pembelinya," ujar Elfiandri.
Ia mengingatkan agar jangan sampai PPKM ini justru mematikan ekonomi masyarakat yang justru berdampak pada munculnya masalah baru.
"Pendapatan menurun mungkin, tapi jangan sampai tidak ada. Kalau begitu nanti PPKMnya berjalan kita yang mati, kalau PPKM ga berjalan juga sulit kita. Kita butuh win-win solution,"
Penegakan juga disebut Elfiandri sebagai faktor penentu suksesnya PPKM. Jika ditegakkan dengan keras maka masyarakat akan menolak. Sehingga untuk itu perlu dilakukan pendekatan yang lebih lembut.
"Aparat pemerintah juga harus lebih persuasif, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita lawan juga tidak bisa. Kita harus beradaptasi," ujar akademisi UIN Suska Riau ini.
Konsistensi kebijakan juga turut mempengaruhi ketaatan masyarakat. Jika kebijakan kerap berubah maka masyarakat juga menganggap pemerintah tak serius membuat kebijakan.
" Masyarakat butuh kepastian. Misalnya saja penutupan jalan, hari ini tidak keluar ternyata jalan buka, besoknya dia keluar malah kena razia. Makanya banyak yang coba-coba melanggar," paparnya.
Ia menyarankan agar pemberlakuan PPKM ini diseriusi dan tidak berubah aturannya. Jika memang perlu penyesuaian, Elfiandri menyarankan agar diubah jam berlakunya sehingga masyarakat bisa menyesuaikan.
"Tetapkan jam berlakunya, konsisten. Sehingga masyarakat bisa menyesuaikan," tutupnya
