Kuansing Masih Bergantung Bantuan untuk PMT Cegah Stunting

RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN-  Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau ternyata masih bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi bayi dan balita.

Pemberian makanan tambahan (PMT) merupakan sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk kesehatan bayi dan balita, serta memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya, dan mencegah stunting.

 

 "Upaya yang kita (Diskes) lakukan terutama menyalurkan PMT (pemberian makanan tambahan) bantuan dari Pusat dan Provinsi, karena dari APBD belum ada," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kuansing, Aswandi, dihubungi Riau Online, Kamis, 1 Juli 2021.

Aswandi mengatakan kalau tahun kemarin dan tahun 2021 ini memang tidak ada kegiatan tersebut, dan locusnya paling dilakukan pada 2022. "Kalau memungkinkan kita usulkan di APBD Perubahan ini," katanya.

Kemudian untuk data stunting terbaru paling bisa dilihat pada Agustus 2021 nanti, karena akan ada penimbangan. "Nanti akuratnya pas penimbangan di Posyandu, Agustus nanti sudah nampak data terbaru," katanya.

 

 

Jadi data stunting masih menggunakan data lama, karena akan ada kegiatan penimbangan bayi dan balita dilakukan pada Agustus nanti.

"Untuk peringkat, data tidak sama, jadi kita bingung juga menyampaikan peringkat berapa kita, karena data pusat dan Provinsi saja tidak sama," katanya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kuansing dalam kurun waktu lima tahun mulai 2016 sampai Februari 2020 sebanyak 4.974 balita di Kuansing mengalami gagal pertumbuhan (Stunting).

"Itu rekapan terakhir dari 2016 sampai bulan Februari 2020 data stunting 4.974 orang," ujar Iswandi tahun lalu. Datanya katanya masih data yang lama.

"Datanya masih data lama, segitu juga angkanya," katanya ketika dihubungi Riau Online, Kamis, 1 Juli 2021.

Sebelumnya Dia pernah menyampaikan, sebagai upaya pencegahan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan telah membuat program dan melakukan berbagai kegiatan baik di posyandu maupun kegiatan langsung kepada masyarakat termasuk program pemberian vitamin A dan program tambahan lainnya.

Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan rutin terhadap ibu hamil dari awal kehamilan sampai melahirkan mulai di posyandu, poskesdes hingga tingkat puskesmas.

"Jadi stunting ini munculnya dari awal kehamilan, maka kita lakukan pemeriksaan kehamilan dari 0 bulan sampai akan melahirkan," katanya.

Kasus stunting ini bisa ditekan, kata Aswandi, harus ada kesadaran masyarakat terutama bumil untuk memeriksakan diri mulai dari 0 kehamilan hingga melahirkan sehingga bisa terbebas dari stunting.

 

"Mulai dari awal kehamilan harus sudah terperiksa atau terpantau secara teratur, itu salah satu upaya pencegahan kita lakukan,"katanya.

Jadi persoalan, katanya, mungkin masih ada bumil yang tidak memeriksakan diri dari 0 kehamilan sampai melahirkan. "Ini jadi perhatian kita, dan harus ada kesadaran masyarakat ikut bersama-sama melakukan pencegahan," pungkasnya.

 

 

 

Jadi Perhatian Serius IKKS Pekanbaru

Masalah stunting ini juga mendapatkan perhatian serius dari Ketua Ikatan Keluarga Kabupaten Kuantan Singingi (IKKS) Pekanbaru saat acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kuansing Tahun 2021-2026 yang digelar di pendopo Rumah Dinas Bupati Kuansing, Rabu, 30 Juni 2021.

Ketua IKKS Pekanbaru Taswin Yacub yang mengikuti acara tersebut secara virtual menyarankan agar pelayanan kepada anak-anak dan kelompok balita juga harus jadi perhatian khusus dalam RPJMD Kabupaten Kuansing.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah kembali menggalakkan dan menggiatkan posyandu ditiap desa dan kelurahan di Kuansing. "Karena justru kualitas generasi muda Kuansing itu nanti ditentukan oleh kesehatan balita mulai dari sekarang," katanya dihadapan Bupati Kuansing dan undangan yang hadir, Kamis, 1 Juli 2021.

Dia berharap permasalahan stunting ini menjadi perhatian serius pemerintah kedepan. "Mudah mudahan kedepan stunting itu merupakan tolak ukur derajat kesehatan kedepan," katanya.

Pemerintah katanya, harus menggalakkan program pemberian makanan tambahan kepada kelompok balita, seperti pemberian makanan bubur kacang hijau setiap dua minggu sekali.

"Kedepan ini harus jadi perhatian, jangan sampai generasi atau anak-anak kita terjadi kekurangan gizi," katanya.

Karena menurutnya, masalah kekurangan gizi bukan hanya disebabkan karena kondisi kemiskinan, tapi juga karenanya kurangnya informasi dan ilmu pengetahuan terhadap ibu hamil yang memiliki balita dikampung. "Saya berharap ini jadi perhatian kita," katanya.

Bupati Kuansing Andi Putra mengatakan masukan dari Ketua IKKS tersebut akan menjadi catatan dirinya agar tidak melupakan ibu hamil dan balita. "Kita akan kembali giatkan posyandu ini agar ibu hamil dan balita kita sehat dan tidak ada lagi kekurangan gizi," katanya.