RIAUONLINE, PEKANBARU - Pemda Riau baru saja menyerahkan aset berupa sejuumlah lahan kepada Pemko Pekanbaru yang juga menyerahkan sejumlah lahan ke Pemda. Pertukaran aset ini sendiri disaksikan olh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengingatkan pertukaran aset ini adalah bagian penataan aset yang harus diperbaiki lagi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Ia mengingatkan agar aset-aset lain segera dibuatkan akta sertifikatnya seperti yang juga disebutkan oleh KPK saat penyerahan lahan tersebut.
“Saran kita ke Pemda Riau, Kan ini banyak asetnya yang hilang. Ada aset surat tidak ada. Nanti tiba-tiba dimiliki orang lain. kan itu yang disoroti KPK,” ujar Husaimi, Rabu, 28 April 2021.
Husaimi meningatkan agar aset yang dimiliki segera dikelola sehingga menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah. ia tidak lagi mendengar adanya aset yang gagal dikelola sehingga dilimpahkan ke swasta pengelolaannya.
“Ini kelemahan manajemen aset kita. Jangan nanti tidak mampu mengelola diserahkan, kasihan Pemda Riau ini. Harusnya kan ini bisa jadi retribusi kalau dikelola. Ini cukup potensial,” jelasnya.
Ia mengingatkan seharusnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) memiliki kecakapan manajemen aset ini termasuk untuk menertibkan aset yang saat ini tidak memiliki akta sertifikat.
“Harusnya orang BPKAD itu orang yang paham betul mengelola aset ini, setahun itu berapa yang harus diurus surat asetna. Sekarang ini berapa yang harus diurus suratnya. Sehingga nanti tertata asetnya,” paparnya.
Husaimi menggarisbawahi sejumlah aset di luar Ibu Kota Provinsi yang saat ini terancam hilang karena ketiadaan sertifikat yang mungkin saja dapat digugat di pengadilann.
“Di Kampar lebih separuh habis, Di Kampar itu hampir habis, di Peranap Inhu juga ada katanya mau diambil orang. Kenapa tidak diurus?” tekannya.
Ia mengingatkan agar kejadian kehilangan sejumlah aset vital di Pekanbaru karena kelemahan manajemen aset terulang dan meluas ke daerah-daerah.
“Tolong dibenahi pengelolaan aset kita, jangan nanti kita digugat orang kalah. Di UNRI kita kalah, di depan kantor DPRD kita kalah, karena kita lemah manajemennya,” tutup Husaimi.