Bukan Saling Tuding Apalagi Copot Kadis, Ini yang Seharusnya Dilakukan Pemko

RIAUONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru benar-benar mbalelo soal sampah. Berulang kali diperingatkan soal kerugian swastanisasi sampah oleh ahli, Anggota DPRD Pekanbaru dan Riau, Buruh DLHK, hingga masyarakat, Pemko tak bergeming dan tetap melanjutkan swastanisasi.

Parahnya, proyek tender yang dilelangkan pun berulang kali gagal hingga harus ditarik dari situs LPSE. Akibatnya tumpukan sampah kian menumpuk dan tak selesai hingga akhir Februari.

Melihat hal ini, pengamat komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, Aidil Haris menyebut Pemko tak membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Imbasnya pesan negatif berputar di masyarakat.

"Sampai hari ini pemerintah tidak memberikan klarifikasi, ada penyumbatan informasi sehingga memunculkan sangkaan negatif, terkesan buruk.  Karena pesan yang sampai ke masyarakat buruk, sampah bertumpuk dimana-mana." ujar Aidil Haris,  Jumat 26 Februari 2021.

Menurutnya seharusnya Walikota muncul ke publik, menjelaskan kepentingan swastanisasi ini.

"Seharusnya komunikasinya dibuka, apa sih yang diinginkan Pemko? Seharusnya pak wali bikin konferensi pers menjelaskan ini kepentingannya milik siapa? Tapi mereka hanya asik tuding menuding antara bos dan anak buah saja. Sampai kepala OPD-nya dicopot. Kan ini bukan solusi," jelasnya.

Aidil tidak menutup kemungkinan adanya pertimbangan pemko memilih swastanisasi, tetapi pesan tersebut tak sampai ke masyarakat sehingga hanya preseden negatif yang muncul.

"Sumbatan komunikasinya harus dibuka sehingga distorsi pesan tidak terjadi. Jernihkan ruang informasinya sehingga tidak saling tuduh menuduh. Mungkin maksudnya (swastanisasi) bagus, tapi kan kita tidak tahu karena tidak mendapat keterangan yang jernih," jelasnya.