Tito Minta DPRD Terima Pendemo Agar Tidak Rusuh: Kan Tidak Diapa-apakan

Laporan: Sigit Eka Yunanda

 

RIAUONLINE, PEKANBARU - Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan kemarin, Kamis 8 Oktober 2020 di depan gedung DPRD Riau berlangsung ricuh.

 

Massa aksi gabungan dari berbagai universitas, buruh, dan masyarakat dibubarkan dengan cara ditembaki gas air mata. 

 

Untuk menghindari hal ini kembali terjadi Pengamat Politik sekaligus akademisi Universitas Riau, Tito Handoko berharap para wakil rakyat dapat lebih komunikatif menemui massa aksi guna mengurangi benturan massa aksi dan pihak keamanan. 

 

 

 

“Diterima saja pendemo datang, kalau dulu teman-teman DPRD pernah kuliah ya kan pernah demo juga. Datang saja, sampaikan sesuai kapasitas dan posisinya. Kan tidak diapa-apakan oleh massa” ujar Tito via sambungan telepon Jumat 9 Oktober 2020.

 

Ia menilai sikap responsif dari anggota dewan ini dapat mengurangi potensi kerusuhan yang mungkin terjadi.

 

"Untuk meredam massa aksi agar tidak rusuh ya dialog saja”

 

Ia menyebut aparatur pemerintahan selaku pengambil kebijakan seolah berada di menara gading dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat di bawah. 

 

Meski tidak menampik para anggota DPRD juga punya kepentingan partai yang diembannya, ia melihat seharusnya proses dialogis juga dilakukan.

 

“Ya jelaskan saja, saya partai A kebijakan partai kami begini, untuk itulah diperlukan dialog di semua tingkatan, biar semua paham. Apalagi ini kan mempengaruhi secara signifikan di banyak aspek seperti investasi, keran usaha, dan nasib para pekerja”

 

Dalam konteks Riau ia tidak melihat proses dialogis yang memadai dilakukan oleh pemerintah.

 

 

”Saya hanya tau dari medsos, dialog di bawah tidak terjadi. Anggota dewan juga tidak pernah menyampaikan itu ke Dapil masing-masing padahal kita punya 11 wakil di DPR RI,” kata Tito.