Personel kepulisian berjibaku padamkan api yang membakar lahan gambut selus 10 hektare di Desa Tasik Serai barat, Kecamatan Talang Muandau, Bengkalis
(istimewa)
Laporan: Laras Olivia
RIAUONLINE, PEKANBARU - Pandemi Covid-19 tidak menjadi hambatan berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada). Riau misalnya, saat ini tahapan Pilkada sudah berjalan di sembilan kabupaten/kota.
Tak hanya itu, isu lingkungan menjadi hal penting untuk dibahas saat Pilkada. Salah satunya isu gambut yang juga kerap merembet ke isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Riau menjadi daerah yang kaya akan lahan gambut. Bahkan, di Pekanbaru khususnya Kecamatan Payung Sekaki termasuk daerah yang memiliki cukup banyak lahan gambut.
"Ada kaitan antara pergelangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sumatera dan Kalimantan dengan kebakaran lahan gambut," ucap Herry Purnomo, CIFOR dalam keterangan tertulis.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UIR Dr Syahrul Akmal Latif M Si turut berkomentar terkait Pilkada dan karhula di Riau.
"Siapapun penyulut api harus dipidana," ujarnya saat membuka materi bertajuk pembakaran lahan gambut dalam pandangan akademisi, Sabtu (19/9) kemarin.
Syahrul menyampaikan pandangannya dalam diskusi virtual yang ditaja Youth for Peatland (YFP). Sebuah komunitas yang berfokus pada edukasi publik tantang pentingnya menjaga kesehatan gambut, dalam acara bertema "Pilkada dan Gambut".
Menurut Syahrul, pejabat pemerintah semakin memperbesar masalah dengan memberikan izin konsensi di atas wilayah hutan dan lahan gambut.
"Pemerintah harus mengakhiri deforestasi, memulihkan hutan dan lahan gambut serta mendukung pembangunan yang nyata bagi masyarakat dan meningkatkan tata kepemerintahan," ucapnya.
Ia menambahkan, dalam menghadapi Pilkada serentak ini penting mempertanyakan komitmen calon pemimpin terhadap permasalahan hutan dan lingkungan.
Acara yang dibuka oleh host Virta Ihsanul dari YFP menyebut, peningkatan pengetahuan tentang gambut adalah tujuan kampanye YFP. Dalam hal ini, pemimpin daerah yang bervisi melindungi gambut menjamin pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan yang bermanfaat secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat.
"Untuk itu menentukan pemimpin daerah yang tepat berarti menentukan masa depan pembangunan di daerah tersebut, apakah akan melindungi gambut atau justru merusak gambut. Sebab fakta di lapangan jelang pilkada karhutla sering terjadi," katanya.
Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr H Syafhendri M Si turut mendukung acara tersebut.
"Saya ucapkan terima kasih dan sangat mendukung dengan kegiatan ini. Sehingga, masyarakat luas khususnya millenial yang tergabung dalam acara virtual ini bisa memilih kepala daerah sesuai dengan visi misi yang mengarah ke gambut," terangnya.