Laporan: DEFRI CANDRA
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 9 Kabapaten/Kota berdampak pada iklim politik mulai memanas.
Hal tersebut diakibatkan adanya arus besar melibatkan seluruh lapisan elite politik kelas menegah hingga tingkatan akar rumput melakukan pertarungan politik 2020.
Pada hari Jumat, 4 September 2020, Kondisi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memanas dan mencekam.
Pasalnya, kantor Pemuda Pancasila (PP) Inhu disegel paksa oleh petugas Satpol PP Pemkab Inhu diduga atas perintah Bupati Inhu, Yopi Arianto.
Ini tak lepas dari insiden bentrok pasca Musda X Golkar Inhu beberapa waktu lalu. Ketika itu, Yopi Arianto kesal terhadap ormas Pemuda Pancasila Inhu kerap memprotes kebijakan dan mendemonya.
Pengamat Politik Universitas Riau, Tito Handoko ikut berkomentar terhadap panasnya tensi politik jelang Pilkada serentak di 9 Kabupaten dan Kota.
"Pilkada serentak 2020 sudah di depan mata harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Memang suhu politik semakin meningkat, akan tetapi tensi aktor politik tidak boleh ikut panas," katanya kepada RIAUONLINE.CO.ID, Sabtu, 5 September 2020.
"Elit-elit politik harus menunjukkan sikap negarawan sehingga publik tetap melihat politik sebagai langah mewujudkan kebaikan bersama bukan sebaliknya," sambungnya.
"Menyoal tindakan Bupati Inhu melakukan penyegelan terhadap kantor PP, patut dianggap sebagai tindakan dapat menyulut perselisihan terlebih Inhu juga sedang bersiap menghadapi masa-masa kampanye Pilkada 2020," pungkas alumni Universitas Riau ini.
Tito juga berharap nantinya, Jargon Pilkada harus aman dan damai.
Jangan sampai hanya menjadi tagline pemberitaan, akan tetapi harus benar-benar diterapkan terutama oleh para pemimpin publik.
Sekecil apapun tindakan pemimpin publik yang tidak benar dan dapat menyulut perselisihan akan dianggap sebagai biang kekacauan demokrasi terlebih seperti diketahui Istri Bupati INHU juga mencalonkan diri sebagai Bupati Inhu pada Pilkada serentak 2020.