Hindari Temuan, Fraksi di DPRD Kuansing Minta Pemda Telusuri Seluruh Aset

RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuansing mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuansing untuk menelusuri kembali seluruh aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar tidak menjadi temuan setiap tahunnya.

"Ini mengingat banyaknya aset Pemda yang tidak tercatat dalam kartu inventaris barang (KIB)," ujar Juru Bicara Fraksi Golkar, Endri Yupet membacakan pandangan umum Fraksinya pada sidang paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD Kuansing Tahun Anggaran 2019, Kamis, 6 Agustus 2020.

Sidang paripura Dewan sendiri dipimpin Wakil Ketua DPRD Kuansing Zulhendri didampingi Juprizal dan dihadiri Bupati Kuansing, Mursini. Juga hadir anggota DPRD Kuansing dan pejabat dilingkungan Pemkab Kuansing dan undangan lainnya.

Sementara Fraksi PKB melalui juru bicaranya Erdizal Is menyampaikan, harta kekayaan atau aset yang dimiliki Kabupaten Kuansing baik yang diserahkan Kabupaten Inhu kepada Kuansing maupun aset kabuupaten Kuansing selama kabupaten ini berdiri agar didata kembali dengan tepat dan jelas.

Kemudian Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Hisron, meminta Pemkab Kuansing untuk menata dan menginventarisir kembali semua aset-aset Pemda dengan tertib dan benar sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agar, kata Hisronn, penggunaan aset-aset Pemda benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat bagi Pemkab Kuansing.

Kemudian aset-aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) agar benar- benar dikelola secara Profesional sehingga ke depan akan dapat meningkatkan PAD Kuansing.

Fraksi PAN melalui juru bicaranya Arpison berharap agar Pemkab Kuansing segera membentuk Tim pendataan dan penyelamatan aset. Meningat masih banyak aset yang bermasalah baik volume yang belum tepat maupun legalitas hukumnya, begitu juga masih banyak aset berupa tanah yang belum terdata.

Kemudian Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Muslim meminta BPKAD untuk bersinergi dengan semua OPD dalam mendata aset-aset milik Pemda.

Fraksi Nasdem juga mendesak agar segera dilakukan pemuktahiran dan validasi pencatatan aset daerah sesuai dengan dokumen kepemilikan yang dimiliki daerah.

Selain itu juga, Fraksi Nasdem juga menyarankan agar segera dilakukan langkah pengamanan aset tetap berupa tanah milik Pemda dengan memproses dokumen kepemilikan dan batas-batas pengamanan tanah.