(istimewa)
Kamis, 2 Juli 2020 22:33 WIB
Laporan: ROBI SUSANTO
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing untuk lebih transparan terkait penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Kuansing.
Pasalnya, hingga kini belum diketahui berapa jumlah secara keseluruhan tenaga honorer yang sudah direkrut oleh Pemkab Kuansing. Bagaimana tata cara perekrutannya juga tidak pernah terekpos ke publik.
"Terkait penerimaan tenaga honorer Fraksi PKB meminta kepada pemerintah daerah agar lebih transparan lagi dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sehingga ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif," ujar Juru Bicara Fraksi PKB, Agung Rahmat Hidayat saat menyampaikan pandangan umum fraksinya, Senin, 29 Juni 2020 lalu.
Baca Juga
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti terkait kegiatan pelatihan prajabatan yang dilaksanakan untuk pejabat eselon di Pemda yang telah dianggarkan. F-PKB menyarankan, untuk pelatihan ini agar Pemda menyediakan tempat di Kuansing sehingga dana yang diusulkan dapat dimanfaatkan untuk daerah.
Kemudian terkait beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Bagian Umum Setda dan beberapa OPD lainnya, disampaikan Agung, bahwa Pemda dalam hal ini saudara Bupati belum menjalankan pemerintah yang efektif dan efisien. Sehingga kegiatan yang tidak terlaksana dananya hanya terparkir begitu saja. "Fraksi PKB minta ini agar tidak terulang kembali," tegasnya.
Selanjutnya, untuk Dinas Pertanian, Fraksi PKB menghimbau kepada Pemda agar lebih memperhatikan dan mengevaluasi kegiatan bantuan bibit sawit yang tidak sampai kepada masyarakat karena bantuan bibit sawit ini merupakan RPJMD 2016-2021 Bupati dan Wakil Bupati.
Rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kuansing terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2019 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kuansing Zulhendri dan dihadiri Bupati Kuansing H Mursini dan anggota DPRD serta undangan lainnya.
