Ribut Soal Zonasi PPDB, Parisman : Utamakan KK Asli Ketimbang Surat Domisili

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru, Parisman Ihwan meminta Dinas Pendidikan untuk mewaspadai dugaan praktek-praktek kecurangan yang saat ini dikeluhkan masyarakat selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

 

Pria yang kerap disapa Iwan Fattah ini mengaku, mendapat keluhan dari masyarakat tentang adanya dugaan kecurangan. Kecurangan tersebut dikarenakan warga asli tempatan tergeser dari daftar calon siswa jalur zonasi.

 

Hal tersebut dipicu oleh Kepala Sekolah mengakomodir orang-orang yang mendaftar menggunakan surat domisili sementara dari kantor lurah. Bahkan, satu kelurahan bisa ada 20 orang yang mendaftar di satu SMA.

 

Harusnya, ujar Politisi Golkar ini, sekolah lebih mengutamakan orang yang mendaftar pakai KK asli ketimbang orang yang memakai surat domisili sementara.

 

"Silahkan pakai domisili, tapi utamakan orang yang memiliki KK asli disana, karena legalitas mereka sebagai warga tempatan lebih kuat ketimbang yang membawa surat domisili," kata Iwan, Selasa, 23 Juni 2020.

 

Masih dari laporan warga, Iwan menuturkan, mereka mengeluh tidak tahu harus mengadu kemana atas persoalan ini. Sehingga, ia berharap ada kebijaksanaan dari kepala sekolah menanggapi persoalan ini.

 

Iwan mencontohkan, di SMA 5 Pekanbaru pihak sekolah memberi porsi zonasi kepada 7 kelurahan yang ada di sekitar sekolah. Namun, berdasarkan laporan warga, dari nomor urut 1-50, 36 diantaranya bertempat tinggal di Kelurahan Wonorejo.

 

Warga tersebut mengaku di sekitar kelurahannya hanya ada paling banyak 20 orang saja yang akan masuk SMA dan memiliki KK asli tempatan.

 

Tak hanya kepada pihak sekolah, Iwan juga mengingatkan Walikota Pekanbaru Firdaus, karena kondisi PPDB ini dimanfaatkan oleh banyak oknum untuk meraup keuntungan.

 

"Banyak juga laporan dari masyarakat ada Pungutan Liar (Pungli) untuk penerbitan surat domisili oleh oknum-oknum pegawai di kelurahan-kelurahan. Ini harus menjadi perhatian," tuturnya.