RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pengamat Kebijakan Publik Riau, Dr Elfiandri menyayangkan sikap Walikota Pekanbaru Firdaus yang memberikan tanda cat merah kepada masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah.
Seharusnya, dengan track record Firdaus yang selalu berbicara konsep smart city bisa melakukan cara-cara yang lebih smart dalam memberikan bantuan kepada masyarakatnya.
"Katanya kita sudah memakai Information Technology (IT) yang sudah by address dan by name. Kenapa menyalurkan bantuan pakai sistem tidak bisa? Kenapa masih pakai sistem zaman ketumbar," kata Dosen UIN Suska Riau ini, Kamis, 7 Mei 2020.
Kalau memang sudah memakai IT dan konsep smart city, Pemko harusnya bisa memanfaatkan database masyarakat miskin di semua dinas untuk menyalurkan bantuan. Jadi tinggal sinkronisasi data saja.
"Dinas sosial bisa pakai itu. Kalau nama sama boleh saja, tapi NIK kan beda semuanya. Kalau sudah pakai full IT, ketika NIK-nya sudah menerima bantuan, ya nanti sistem otomatis akan me-reject (menolak)" tambahnya.
Pekanbaru yang memiliki banyak kampus besar ini, menurut Elfiandri, diisi oleh banyak sekali tenaga-tenaga handal yang bisa menjalankan sistem database orang miskin ini, begitu juga data lainnya. Mereka-mereka ini dipakai jasanya dalam hal pendataan.
"Biaya pengecatan yang dianggarkan harusnya bisa dialihkan ke Sembako. Sudahlah di cat, nanti pasti ada lagi sedikit banyaknya menggunakan IT. Zaman semakin canggih pemerintah semakin boros yang seharusnya bisa lebih efisien," tegasnya.
Kemudian, pemberian tanda ini juga akan mencoreng muka pemerintah sendiri. Karena akan sangat banyak rumah yang bertanda merah dan bisa terlihat jelas dari jauh. Padahal Pekanbaru selama ini disebut sebagai daerah yang pendapatan perkapita diatas rata-rata provinsi se-Indonesia.
Elfiandri mengingatkan pemerintah untuk tidak mempermalukan rakyatnya sendiri dengan mempublish kemiskinan, kalaupun memang ada yang tidak tepat sasaran harusnya pemerintah intropeksi diri.
Karena, bantuan ini turun dari atas bukan dari pengajuan masyarakat. Sehingga, kesalahan ada di pemerintah bukan di rakyatnya. Makanya tim validasi harus betul-betul jeli.
"Nah imbasnya ke yang benar-benar miskin. Seolah-olah kemiskinan mereka dipertontonkan pada dunia, saran saya biarlah yang dapat bantuan itu cukup rahasia negara saja. Tidak ada orang yang mau miskin, dia hanya tidak punya pilihan lain saja," tutupnya.
