PSBB Provinsi Riau, Hardianto: Sosialisasi Harus Sampai ke Masyarkat Pinggiran

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto memaklumi bila masyarakat Riau yang berada di luar Pekanbaru tengah resah karena rencana Gubernur Riau Syamsuar memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dikatakan Hardianto, wajar saja jika ada masyarakat yang was-was terhadap kebijakan PSBB karena melihat pemberitaan di media sosial tentang kurang maksimalnya PSBB yang diberlakukan di Pekanbaru.

Untuk itu, Sekretaris DPD Gerindra Riau ini, mengingatkan agar pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota segera melakukan sosialiasi kepada masyarakat secara komprehensif.

"Jangan hanya sosialisasi ke masyarakat perkotaan saja, masyarakat pinggiran juga harus dilakukan sosialisasi, sosialisasi secara konvensional. Jadi rakyat tahu apa itu PSBB. Apa saja yang boleh dan tidak boleh? Apa hak mereka di PSBB. Sehingga masyarakat tidak terprovokasi oleh isu di media sosial," jelas Hardianto, Rabu, 6 Mei 2020.

Hardianto mengatakan, dalam proses pelaksanaan PSBB sangat di perlukan konsep dan persiapan yang matang, sebab semua konsekuensi akibat PSBB menjadi tanggung jawab pemerintah.

Hardianto menolak jika PSBB di Pekanbaru dianggap gagal, karena kebijakan ini masih berjalan. Apalagi, PSBB di Pekanbaru adalah PSBB pertama di Riau bahkan Sumatera.

"Saya tidak mengatakan gagal, karena masih berjalan. Sesuatu yang baru perlu ada semacam pembelajaran dan pencocokan. Dua Minggu pertama sudah berlaku, ini kan ada perpanjangan. Mana yang kurang ya ditambah, yang belum memadai dimaksimalkan. Kegagalan itu baru bisa dilihat kalau semua sudah selesai," tambahnya.

Lebih jauh, Hardianto mendukung penuh langkah gubernur yang ingin menerapkan PSBB tingkat provinsi. Karena ini merupakan langkah yang tepat dalam memutus mata rantai dan langkah mitigasi.

Sebab, dengan kebijakan PSBB ketika ada satu pasien positif, orang-orang yang pernah kontak denga pasien positif otomatis sudah terisolasi sendiri di dalam rumah. Artinya mengurangi potensi penularan ke yang lain.

Menurut Hardianto, masyarakat jangan terlalu takut dengan PSBB, karena PSBB tidak akan mematikan langkah ekonomi rakyat, karena kegiatan-kegiatan perekonomian juga tidak akan tertutup sepenuhnya. Misalnya, masyarakat masih bisa beraktivitas di pasar namun tetap menggunakan protokoler kesehatan.

Dalam mencegah penyebaran virus Corona, lanjut Hardianto, sangat diperlukan kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat. Kalau misalnya langkah pencegahan tak kunjung dilakukan maka kondisi akan semakin parah.

"Pencegahan ini yang perlu dilakukan, makanya jangan ditolak PSBB, ini solusi memutus mata rantai. Kalau persoalan Covid-19 tak kunjung selesai, maka kita akan menghadapi hari-hari dengan krisis ekonomi dan sosial berkelanjutan," pungkasnya.

Disamping itu, Hardianto mendesak pemerintah untuk menyiapkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat selama pelaksanaan PSBB, karena jika kebutuhannya sudah dipenuhi, tak ada lagi alasan masyarakat menolak.

"Kalau pemerintah membuat kebijakan, tapi kebutuhan dasar tak dipenuhi, silahkan ditolak. Karena dia harus balance. Kebijakan pemerintah tidak boleh menzalimi rakyat. Ambil hikmah dari PSBB di Pekanbaru, banyak kekurangan yang bisa diantisipasi dini," tutupnya

Sementara itu, salah seorang warga Duri, Igus mengaku khawatir dengan rencana PSBB yang akan ditetapkan di Duri, karena ia melihat pemberitaan terkait pelaksanaan PSBB di Pekanbaru.

"Soalnya lihat kondisi di Pekanbaru susah juga kayaknya, kita gak bisa kemana-mana karena jalan utama di tutup, untuk makan juga harus pikirkan sendiri-sendiri," kata reseller penjual makanan ini, Rabu, 6 Mei 2020.