(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)
Kamis, 30 April 2020 13:50 WIB
RIAU ONLINE, PELALAWAN - Pelaksanatugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie angkat bicara terkait Program kegiatan Calon Petani/Calon Lahan (CPL) Demplot PLTB atau bantuan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan bibit sawit yang sempat mengecewakan warga Desa Lubuk Mandian Gajah (LMG), Kacamatan Bunut, Pelalawan, Riau.
Ahmad Syah Harrofie, membenarkan timnya turun beberapa waktu lalu turun ke Desa LMG, itu melakukan identifikasi dan pengecekan lahan yang akan dilaksanakan kegiatan CPL Demplot PLTB dari Disbun Provinsi, namun setelah dilakukan identifikasi dan pengecekan lahan yang akan dilaksanakan kegiatan Demplot PLTB tersebut tidak sesuai pedoman umum (Pedum) dan pedoman teknis dari kriteria yang harus dilaksanakan.
"Tim kita memang sudah turun didampingi Disbun Pelalawan mengecek dan mengukur lahan di Desa itu. Setelah kita identifikasi lahan tersebut tidak sesuai dengan pedum dan kewajiban yang akan dilaksanakan, maka kita minta Disbun Kabupaten untuk membuat usulan CPL yang baru sesuai pedum dan pedoman teknisnya," ungkap, Plt Kadisbun Riau, Ahmad Syah Harrofie, Rabu 29 April 2020.
Dikatakan Ahmad Syah Harrofie, program CPL Demplot PLTB tersebut merupakan kegiatan dari Anggaran Penggunaan Belanja Nasional (APBN) yang di laksanakan di beberapa Provinsi. Kemudian di Provinsi Riau ditetapkan Kabupaten Pelalawan yang mendapatkan satu Demplot dengan luas 25 Hektar (Ha) untuk kriteria lokasi rawan lahan terbakar.
Dalam program khusus daerah rawan lahan terbakar tersebut, dia menambahkan, juga sudah di tetapkan Pedoman Umum (Pedum) dan Kewajiban yang telah ditetapkan dalam pedoman teknisnya. Persyaratan yang pertama yakni, harus satu hamparan 25 Ha sesuai Pedum.
"Kagiatan CPL Demplot PLTB itu tetap di Kabupaten Pelalawan dan acuannya itu tadi, harus sesuai Pedum dan kewajiban yang ada," ujarnya.
Baca Juga
Dilanjutkannya, untuk saat ini, pihaknya meminta untuk jangan meributkan persoalan itu, sebab program CPL Demplot PLTB tersebut juga tidak akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Hal itu Disbabkan anggaran untuk program tersebut sudah digeser atau di recofusing untuk penanggulangan Covid-19 yang baru-baru ini dibahas pihak Disbun Provinsi Riau.
"Untuk masyarakat kita sarankan untuk tidak meributkan terkait itu dulu, soalnya tahun ini kemungkinan besar tidak dilaksanakan program tersebut. Karena anggaran untuk Demplot PLTB, itu juga di recofusing dari total semua kegiatan di provinsi sebanyak 9,5 M, jadi 3,7, salah satunya program Dempolt itu. Jadi tahun 2020 tidak ada lagi, tetapi tahun 2021 nanti akan kita usulkan lagi dan itu kita serahkan ke Disbun Pelalawan dimana lokasi yang rawan lahan terbakar, dan harus menetapkan satu hamparan sebanyak 25 Ha," bebernya.
Sementara itu, Kepala Disbun Pelalawan, Mazlun melalui Kasi Perlindungan Demsi, mengatakan pihaknya memang ikut mendampingi tim Disbun Provinsi. Jika memang diserahkan ke Kabupaten pada tahun 2021 nanti, pihaknya akan memprioritaskan di Desa LMG tersebut.
Namun, pihaknya juga mencoba mendiskusikan persoalan Pedum yang satu hamparan tersebut. Karena menurutnya, dalam keadaan saat ini, kemungkinan untuk satu hamparan lahan seluas 25 Ha itu juga sulit ditemukan di kabupaten Pelalawan.
"Kita memang ikut mendampingi tim Disbun Provinsi di Desa LMG, memang kita sudah mendapat kabar terkait recofusing anggaran itu. Apabila memang tahun 2021 nanti bakal diusulkan lagi, kita akan prioritaskan di Desa LMG, Kecamatan Bunut. Dan kita juga coba diskusikan ke Provinsi nanti Pedum dan pedoman teknisnya seperti apa. Untuk masyarakat yang telah diukur lahannya, nanti kita akan beri penjelasan disana," tandasnya kepada, RiauOnline.co.id.
Diberitakan sebelumnya, warga dan Kepala Desa (Kades) Lubuk Mandian Gajah, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan kecewa. Warga merasa dipermainkan oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, soal program PLTB dan bantuan bibit sawit.
Kekecewaan masyarakat Desa LMG ini, berawal dari pemindahan program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan bantuan bibit sawit dilakukan oleh pihak Disbun Provinsi. Namun pemindahan progam tersebut hanya dikabari dengan sepucuk surat elektronik (Pdf) dan di kirimkan melalui media sosial atau jejaring WhatApps (WA).
