Saat Karantina Tak Berlaku Bagi Ribuan TKI dari Malaysia di Bengkalis

RIAUONLINE, BENGKALIS - Anto, pemuda 24 tahun asal Kabupaten Bengkalis, Riau itu tak henti menatap latar ponselnya. Dua hari tiga malam sudah dia tertahan di pelabuhan Muar, Malaysia saat negeri jiran itu menyatakan lockdown atau karantina wilayah akibat wabah Covid-19.

Anto selalu berusaha mencari informasi kepulangan ke tanah air. Kabar terakhir yang dia dapatkan, Ferry antar negara dari Pelabuhan Muar ke Pelabuhan Selatbaru, Bengkalis, telah ditiadakan sejak 17 Maret 2020 lalu, tepat beberapa hari setelah Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin melakukan kebijakan pertamanya sebagai pemimpin negeri itu.

Anto tak sendiri, ada ribuan warga dari kampung yang sama tengah menunggu kepastian itu. Kabar baik datang, ternyata Ferry menuju Indonesia masih beroperasi meski tidak langsung menuju ke Bengkalis.

"Kami dapat informasi dari Facebook katanya masih ada Ferry dengan tujuan Tanjung Balai Karimun, Kepri. Tapi tidak dari Muar, itu dari Johor. Sekitar beberapa jam dari sini," katanya baru-baru ini.

Singkat cerita, Anto, pamannya dan ribuan mereka akhirnya kembali pulang ke Indonesia. Mereka pulang secara bertahap melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Dari Karimun, mereka kembali ke kampung asal. Sebagian besar ke Bengkalis, sementara sebagian lainnya ke Dumai dan Selatpanjang.

Anto sangat bahagia bisa pulang ke kampung halaman di tengah situasi yang tidak aman itu.

Dua tahun sudah Anto mengadu nasib di perantauan sebagai tukang panen dan pembersih areal perkebunan sawit di sebuah perkampungan Negeri Bagian Malaka, Malaysia. Di sana, dia merantau bersama pamannya yang terlebih dahulu merasakan berkahnya Ringgit semenanjung Malaya.

Dia bekerja keras untuk menata kehidupan lebih baik dibanding sulitnya mencari nafkah di kampung halaman. Selain itu, buah hatinya yang menunggu pinangannya juga menjadi pembakar semangat bertaruh nasib di seberang.

Dua tahun berlalu, namun baru kali ini dia menghadapi situasi serba sulit itu. Dia sadar, sesampainya di Indonesia dia tak bisa langsung kembali ke keluarga tercinta. Dari informasi yang dia dapat, dia harus dikarantina selama dua pekan lamanya untuk memastikan terbebas dari virus mematikan Corona atau tidak.

"Saya siap untuk menjalani karantina. Kami juga mayoritas semuanya siap untuk itu," ujarnya.

Tapi, sesampainya di Bengkalis dia kaget bukan kepalang. Pemerintah Kabupaten Bengkalis justru tidak melakukan karantina.

Memang, dia mengaku sempat dibawa ke gedung LAM Bengkalis, tak jauh dari pelabuhan. Di gedung megah lambang kebesaran Melayu itu rencana awalnya dia akan dikarantina. Namun, dia hanya beberapa jam di sana.

"Saya hanya dicek suhu tubuh. Kata petugas saya sehat. Begitu juga ratusan TKI lainnya dibilang begitu dan kami pun tak dikarantina. Disuruh pulang," kisahnya.

Belakangan dia mendengar jika pemulangan TKI tidak hanya terjadi pada dirinya, namun juga ratusan TKI lainnya yang sebelumnya sempat dikumpulkan di sejumlah tempat di Pulau Bengkalis. Mereka semua disuruh pulang, diminta untuk karantina Mandiri.

Jelas saja, Anto tidak mempermasalahkan hal itu. Dia siap jika memang harus karantina mandiri. Anto memang hanya tamatan sekolah menengah atas, namun sebagai milenial dia menyadari betapa bahayanya virus Corona berdasarkan berita dan informasi yang dia dapat dari berselancar di dunia Maya.

"Tapi bagaimana dengan yang lain. Apakah mereka juga punya pemikiran yang sama seperti saya. Atau setelah pulang ini yang lain justru membaur kembali bersama masyarakat," ujarnya.

Bengkalis kini menjadi wilayah dengan ODP atau orang dalam pengawasan kasus Covid-19 terbanyak di Riau. Hingga 27 Maret 2020, terdapat lebih dari 1.700 ODP, dan sebagian besar mereka menyebar di Kecamatan Bantan dan Bengkalis, Pulau Bengkalis.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dinilai tidak mengindahkan penegasan pemerintah pusat tentang penanganan covid 19 di daerahnya. Pasalnya, ratusan ratusan TKI yang baru tiba dari Malaysia melalui Tanjung Balai Karimun, tidak dilakukan karantina sesuai aturan berlaku dua pekan ke depan.

Kebijakan ini menimbulkan keresahan serta kecemasan dari warga dan menilai Pemkab Bengkalis telah mengabaikan pergerakan untuk menekan penularan virua Corona di Pulau Bengkalis.

"Cemas pastilah, karena kita semua tahu dari media bahwa penyebaran virus corona di Malaysia dinilainya sangat tinggi bahkan ada yang meninggal dunia," terang Irul Naldi, warga Bengkalis.

Senada, Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, H Zamzami juga sangat menyayangkan kebijakan Pemkab Bengkalis memulangkan ratusan TKI dari Malaysia sebelum masa karantina 14 hari selesai dilakukan.

H Zamzami mengaku kaget dengan keputusan Plh Bupati Bengkalis memulangkan ratusan TKI asal Malaysia yang belum rampung diperiksa dengan maksimal.

"Kami di Komisi IV juga telah berdiakusi dan merasa kaget mengetahui pemulangan tersebut. Apa bisa berikan jaminan kepada kita bahwa penyebaran virus corona dari Malaysia aman di bengkalis ini. Padahal masa pemeriksaan medis dilakukan selama 14 hari terhadap mereka," ungkap H Zamzami.

Bahkan dengan pemulangan ini, lanjut Zamzami, Pemkab Bengkalis telah melakukan kebijakan sepihak tanpa berkordinasi dengan legislatif.

"Kita juga telah mempertanyakan masalah ini kepada Ketua DPRD Bengkalis, Khairul Umam. Mirisnya, beliau (ketua) mengaku tidak dilibatkan dengan kebijakan pemkab tersebut," terangnya.

Dikabarkan bahwa dalih kebijakan Pemkab Bengkalis memulangkan ratusan TKI dari Malaysia karena adanya arahan dari Pusat. Namun menurut H Zamzami, harus dilihat kondisi real yang terjadi di daerah masing masing.

"Artinya, kita daerah ini yang tahu kondisi di lapangan. Bayangkan saja, hampir seribuan TKI dari Malaysia yang notabene merupakan negara merah virus corona dalam pemeriksaanya dilakukan tidak maksimal," tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis telah melakukan rapat lintas komisi terkait penanganan dan upaya pencegahan virus Corona atau Covid - 19 di daerah setempat, Senin 24 Maret 2020 lalu.

Menurut, H Zamzami, alau alasanya dikarenakan tidak memiliki anggaran itu hanya alasan yang mengada ngada. Sedangkan anggaran sudah diparipurnakan bersama Pemkab Bengkalis agar maksimal melakukan penanganan kasus corona agar tidak menyebar dan masuk ke bengkalis ini.

"Secepatnya akan panggil Plh Bupati Bengkalis dan langsung menanyakan maslah pemulangan ini dan terpenting kesiapan mereka dalam penanganan virus corona ini," pungkasnya.