Hasil Kerja Tak Memuaskan, Gerindra Evaluasi Nurzahedi

RIAU ONLINE, PEKANBARU - DPP Gerindra memastikan akan segera mengevaluasi kinerja pengurus DPD Gerindra Riau di bawah kepemimpinan Nurzahedi. Kinerja Nurzahedi di Pileg 2019 jauh dari harapan.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Gerindra, Ahmad Muzani, dalam pertemuan bersama ketua DPC dan PAC se-Riau di Hotel Arya Duta, Jumat, 17 Januari 2020.

 

Dalam kesempatan itu, Muzani mengakui memang ada peningkatan suara dibanding periode 2014 lalu, namun dari effort (usaha) yang sudah dilakukan oleh DPD Gerindra Riau.

 

"Hasil ini kalau dibanding effort yang kita lakukan, ini masih sangat minim. Effort di 2019 lalu, energi yang kita keluarkan, pikiran bahkan uang yang dihabiskan begitu besar. Ternyata hanya menambah satu kursi di DPRD Riau, dan 7 kursi di DPRD kabupaten kota," jelas Muzani.

 

"Perolehan suara tak sepeti yang diharapkan, harus dievaluasi. Dan itu telah menjadi catatan kita yang akan kita naikkan di Kongres 2020 ini," tambahnya.

 

Muzani tak membantah jika bersatunya Pilpres dan Pileg menjadi alasan penyebab naik turunnya di Gerindra, dimana di daerah yang Prabowo menang suara Gerindra ikut naik.

 

"Di tingkat pusat suara kita sekarang ini sekitar 17 juta lebih, meningkat 2,8 juta suara dan menyebabkan kursi kita bertambah 5 kursi dari 73 menjadi 78, di Jabar dapat 7 dan di Sumatera bertambah 4," tuturnya.

 

Sementara di daerah yang Prabowo kalah, jumlah suara dan kursi Gerindra cenderung mengalami penurunan.

 

"Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita imbangi Pileg dengan Pilpres. Kita kehilangan kursi di 6 Dapil, Jawa Tengah, Bali, NTT dan Sulawesi Utara," pungkasnya.

 

Sebagai informasi, meski merupakan partai Prabowo namun Gerindra tidak bisa memaksimalkan kesempatan ini di Pileg 2019, dimana hanya terjadi peningkatan suara yang sangat sedikit.

 

Sementara, partai koalisi Prabowo, PKS mendapatkan peningkatan suara yang mencapai 100 persen lebih. Dimana, PKS mendapatkan 7 kursi di DPRD Riau dari 3 kursi. Sedangkan di tingkat kabupaten kota terjadi peningkatan dari 26 menjadi 50 kursi.