(RIAUONLINE.CO.ID/DISKOMINFOTIK)
Sabtu, 17 Agustus 2019 14:26 WIB
Editor: Fakhrur Rodzi
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Peringatan Detik-detik Kemerdekaan berupa Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 di halaman Kantor Gubernur Riau berjalan khidmat.
Tepat pukul 09.47 WIB, detik-detik Proklamasi dimulai ditandai dengan sirene. Usai itu dilanjutkan dengan pembacaan teks Proklamasi oleh Ketua DPRD Riau, Septina Primawati Rusli.
Inspektur Upacara, Gubernur Riau, Syamsuar, dengan Komandan Upacara Komandan Batalion Paskhas 426/Pulanggeni. Sedangkan yang bertugas pengibaran bendera, pembawa Baki Wulan Sabilla Sari dari SMAN 1 Pangkalan Kerinci Pelalawan, dan cadangan pembawa baki, Azhahra Kintan Masayu Indra dari SMAN 1 Taluk Kuantan, Kuansing.
Selanjutnya pembentang bendera, Ricardo Gunawan dari SMN 1 Rengat Barat, Indragiri Hulu, pengulur Muhammad Wahyu SMAN 1 Tebing Tinggi, dan penggerek Joshua Sihite SMKN 1 Batin Solapan Bengkalis.
Usai proses upacara, para petugas mendapat ucapan selamat dan tempuk tangan dari tamu undangan, karena sukses menjalankan tugas dengan baik.
Baca Juga
Peringatan Detik-detik Kemerdekaan Indonesia Ke-74 tahun 2019 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemprov Riau menerapkan konsep masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengunakan pakaian adat nusantara.
Begitu juga tamu undangan juga diimbau memakai pakaian adat sesuai keinginan. Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, pemakaian pakaian adat pada saat upacara peringatan HUT RI sudah pernah diterapkan di Istana Negara, tahun 2018 lalu.
"Tahun ini di Riau baru diterapkan konsep itu. Peserta upacara HUT Ke-74 RI di kantor Gubernur Riau dari berbagai suku. Makanya kita bebaskan mengenakan pakaian adat," katanya.
"Jadi boleh pakaian adat dari sukunya masing-masing, atau dari daerah lain di Nusantara ini juga boleh," ujarnya.
Syamsuar mengatakan, konsep mengenakan pakaian adat itu untuk semakin menumbuhkan rasa kecintaan terhadap keberadaan adat istiadat dan suku yang ada di Riau khususnya, dan Indonesia umumnya.
"Tadi OPD sudah ada konfirmasi mau pakai baju adat dari provinsi Papua. Silahkan saja, asalkan tidak memberatkan para kepala OPD, sehingga harus menyewa pula," tutupnya.
