DPRD Riau Janji Panggil BPKAD Jelaskan Ratusan Mobdin Tunggak Pajak

RIAUONLINE, PEKANBARU - Sejak terbitnya surat edaran dari Pemprov Riau kepada seluruh ASN agar mengumpulkan kendaraan dinas, sejumlah kendaraan dinas hingga hari ini masih ada yang tertinggal di kediaman gubernur.

Ditahannya sejumlah mobil dinas ini, dikarenakan banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pembayaran pajak, tunggakannya juga bervariasi ada yang hitungan bulan ada yang hitungan tahun.

Hingga hari ini, kediaman gubernur masih seperti showroom kendaraan plat merah, bahkan ada beberapa kendaraan yang sudah terlihat reyot.

Menanggapi kondisi begini, Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar, meminta komisi III DPRD Riau selaku mitra kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar segera memanggil yang bersangkutan.

"Kita sarankan komisi III untuk secepat mungkin memanggil BPKAD untuk meminta solusinya. Bagaimana solusi nya ini?," ujar Asri, Selasa, 16 Juli 2019.

Menurut Politisi Demokrat ini, setahu dia, setiap mobil dinas yang dibeli oleh Pemprov Riau juga disertai dengan pembayaran pajak di komposisi APBD setiap tahunnya.

"Kalau dia tidak menjabat lagi, tapi kendaraan dinas tidak pernah dilaporkan, itu yang jadi pertanyaan kita," kata Asri.

Ditambahkan Asri, apabila mobil dinas itu tidak terpakai sebaiknya dilelang saja, karena kalau tak terpakai anggaran untuk perawatan akan terbuang begitu saja.

"Kalau tetap ditahan, nanti kita menanggung biaya perawatan. Kita sarankan Pemprov kalau seandainya memang tidak difungsikan lelang saja," tuturnya.