PKS Tumbangkan Pohon Beringin Sudah Berkuasa 48 Tahun di Riau

Laporan: TIM RIAUONLINE

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pohon Beringin dengan akar berurat menghunjam bumi kini sudah tak lagi kokoh. Pohon tersebut sudah tumbang di tangan padi dan bulan sabit di tanah Melayu Riau.

Pohon Beringin identik dengan lambang Partai Golkar, sedangkan kapas diapit bulan bintang merupakan logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada Pemilu 2019 ini, PKS mampu menumbangkan hegemoni Partai Golkar sudah berkuasa nyaris 50 tahun di Provinsi Riau. Termasuk, sejak Pemilu 1999 hingga 2014, Partai Beringin selalu menjadi pemenang di Riau.

Tak terkecuali, Pilkada baik pemilihan di DPRD, maupun secara langsung, kader Golkar merajai kancah perpolitikan lokal. Riau identik dengan Golkar, Golkar ya Riau.

Tanda-tanda itu mulai terlihat saat Pilgubri 2018. Calon diusung Golkar, petahana Arsyadjuliandi Rachman, kalah oleh calon diusung trio PAN, PKS dan Nasdem, Syamsuar-Edy Natar Nasution.

CAWAPRES Sandiaga Uno saat berpidato di depan ribuan massa DPW PKS Riau, Selasa, 5 Maret 2019.

Kondisi tersebut, terbalik saat ini. Berdasarkan perhitungan PKS Riau, untuk suara di DPR RI, partai dakwah itu diprediksi mendapatkan 5 kursi. Perinciannya, dari Dapil Riau 1 dikantongi 3 kursi, sedangkan Riau 2 sebanyak 2 kursi.

Akhir pekan lalu, DPW PKS Riau mengumumkan, mereka mengantongi suara 21 persen atau setidaknya 5 kursi DPR RI sudah di tangan.

Ketua DPW PKS Riau, Hendry Munief, sempat kaget melihat hasil pengumpulan suara dilakukan kader dan saksi PKS di 12 kabupaten kota di Riau.

"Saya sempat kaget, 21 persen ini persis dengan usia PKS. Alhamdulillah ini sangat luar biasa," kata Hendry, Sabtu, 20 April 2019.

Berdasarkan data C1 sudah terkumpul, PKS meninggalkan jauh partai politik yang berada di posisi kedua, berkisar 7-8 persen. Hitungan partai kader itu, partai urutan kedua hanya meraih 13 persen kursi DPRD Riau.

"Jaraknya dengan partai di urutan kedua sangat jauh, ada jarak antara 7-8 persen," jelas Caleg diprediksi melaju ke Senayan ini.

Ia mengatakan, dari 8 dapil untuk DPRD Riau, PKS diprediksi mengantarkan masing-masing dua wakilnya. Begitu juga dengan perolehan kursi DPRD kabupaten kota.

"Apalagi di DPRD Bengkalis, kita kemungkinan minimal dapat 4 kursi dari dapil Mandau, itu memang basis kita," tuturnya.

Saat ditanya perbandingan dengan perolehan kursi pada Pemilu 2014 lalu, Hendry menilai ada peningkatan sekitar 4-5 kali lipat dibandingkan Pemilu 2014 lalu. Gambaran, di DPRD Riau periode 2014-2019, PKS hanya mendapatkan 3 kursi saja.

Penghapusan Pajak Motor

PKS Riau membeberkan kenapa mereka berani memberi janji PKS8 kepada masyarakat selama masa kampanye Pemilu 2019. Hasinya? terjadi lonjakan suara diperoleh hingga lima kali lipat dibandingkan Pemilu sebelumnya, 2014.
CALON Presiden Prabowo Subianto saat di Pekanbaru, Riau.

"Program kita sebenarnya bukan program kemarin, tapi sudah lama bahkan sejak 201. Namun beberapa tahun belakangan program kita ini mendapatkan momen yang tepat," ungkap Hendry Munief.

KETUA DPW PKS Riau, Hendry Munief, Sabtu, 20 April 2019, saat menggelar konferensi pers kemenangan partai kader itu pada Pemilu 2019 di Riau. 

Ia mencontohkan, satu dari beberapa janji PKS adalah RUU Perlindungan Ulama. Hendry mengakui beberapa tahun belakangan, ulama-ulama mengalami berbagai kesulitan dalam berdakwah.

Kemudian, jelasnya, RUU Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor, ternyata mampu menyedot suara pemilih di Riau, terutama menengah ke bawah.

"Masyarakat kita susah sekarang, seorang penjual sayur ingin berjual ke kota, lalu tiba-tiba ada razia. Ia terpaksa kembali ke kampung dan tidak berjualan. Akibatnya sayurnya busuk. Padahal sayur itu satu-satunya mata pencahariannya," jelas Hendry.

Sementara, ujar lulusan SMAN 1 Pekanbaru ini, pemerintah hanya memberi tax amnesty dinilai PKS bentuk ketidakadilan karena menguntungkan orang-orang kaya memiliki aset di luar negeri.

"Makanya PKS menolak tax amnesty itu, tapi PKS kan suaranya kecil, sehingga dilakukan voting pun kita akan kalah," ujarnya.

Dampak Prabowo-Sandiaga

Pengamat Politik Universitas Riau, Adlin menilai, peningkatan suara PKS di Riau bukan karena program PKS 8, sehingga unggul dari rival-rivalnya. Namun ada faktor berbeda membuat mereka menang di daerah maupun secara nasional.

PKS meluncurkan program PKS 8 dengan kepanjangan P yang berarti Perlindungan Ulama, K ialah Kendaraan Bermotor Bebas Pajak, S adalah SIM Seumur Hidup dan 8 adalah pendapatan masyarakat dibawah 8 juta akan bebas pajak.
CAWAPRES Sandiaga Salahuddin Uno saat berpidato di depan ribuan massa PKS di Markaz DPW PKS Riau, Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Selasa, 5 Mret 2019.

"Bukan karena itu saya pikir, tapi ada yang lain," sebutnya, Senin, 22 April 2019.

Pertama, tutur Dosen Ilmu Pemerintah Unri itu, partai dakwah ini memanfaatkan momen gencarnya rakyat Riau menginginkan perubahan, terutama mengganti kepala pemerintahaan saat ini dari Joko Widodo.

Ribuan kader PKS berbaris sepanjang jalan dari simpang Arifin Achmad hingga Markaz DPW PKS jalan Soekarno Hatta guna menyambut kedatangan Cawapres Nomor urut 02 Sandiaga Uno.

"Saya lihat PKS ini mendapatkan keuntungan dengan mendukung Prabowo. Sebenarnya masyarakat itu memang banyak mau ganti presiden. Kebetulan saja, PKS sendiri paling kencang menyuarakan itu. Itu sejalan dengan perolehan suara mereka di Riau," jelasnya.

Pada Pilpres 2019 ini, pasangan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianti-Sandiaga Uno, diprediksi memeperoleh suara 64 persen, jauh meninggalkan pesaingnya, Jokowi-Maruf Amin, 36 persen.

Selanjutnya, jelas Adlin, suara banyak di kubu partai Islam lain, seperti Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bermigrasi ke PKS. Alasannya, kedua partai itu terlibat gonjang-ganjing internal serta dukungan mereka ke Jokowi-Maruf Amin.

"Seperti Ketum PPP, Romahurmuziy ditangkap KPK lantaran OTT berkaitan dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) untuk wilayah pusat dan daerah," analisa Adlin.

Belum lagi, jelas penyandang gelar S2 Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) itu, pernyataan resmi dari Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, secara resmi menyatakan sikap mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Masyarakat juga masih berharap banyak dari PPP alternatif dari partai Islam, selain PKS dan PBB. PBB ini kan juga alternatif juga, orang masih banyak rindu dengan Masyumi. Karena mereka seperti itu, jadinya suara pindah ke PKS, tidak ada alternatif lain, " imbuhnya.

Adlin mengutip hasil penelitian dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di desertasinya. Ia menuliskan, pemilih Islam tidak mungkin mau berpindah ke partai sekuler. "Mungkinnya itu pindah ke partai Islam," jelasnya.

Selain itu, PKS juga sudah sangat pintar dengan memilih tokoh masyarakat diangkat menjadi kadernya, meskipun dengan waktu cukup lama.

Adlin mencontohkan, di Riau saja, ada tokoh masyarakat Kampar Syahrul Aidi, tokoh FPI Ade Hasibuan, tokoh masyarakat Kuansing Afnil Rauf dan Suhendro, sudah dikenal masyarakat.

"PKS juga strateginya mantap. Mereka merekrut kader dengan memiliki basis masa. Artinya memanfaatkan momen dari tokoh lokal yang berpengaruh. Tapi kalau program itu (PKS 8) tidak terlalu saya rasa. Karena program itu juga harus mendapatkan dukungan dari partai lain," tutupnya.