Pengamat Nilai Negara Gagal Tingkatkan Kedaulatan Energi

Laporan: SIGIT EKA YUNANDA

 

RIAUONLINE, PEKANBARU - Pengamat energi nasional, Marwan Batubara menilai dalam lima tahun terakhir ini negara dinilai gagal meningkatkan kedaulatan energi. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang krusial dan seharusnya menjadi prioritas pemerintah.

Marwan menilai kedaulatan energi merupakan salah satu unsur utama dalam peningkatan Gross Domestic Product ( GDP) di mana negara-negara maju tidak bergantung pada energi minyak konvensional yang lebih mahal dan lebih mengandalkan energi baru-terbarukan.

"Sementara Indonesia masih bertumpu pada penggunaan minyak bumi dibandingkan bio energi atau energi baru terbarukan," kata Marwan, Dalam acara Game Change: Kedaulatan Energi, yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau, Selasa, 19 Maret 2019.

Marwan mengatakan, penyediaan energi baru-terbarukan ini dinilai krusial sebab energi konvensional semisal minyak bumi dan batu bara akan terus menurun. Hal ini akan berimplikasi pada sulitnya pemenuhan energi listrik pada 2040 jika masih mengandalkan batubara dan tidak melakukan inovasi.

"Penggunaan listrik di masa depan akan menjadi salah satu keutamaan misalnya dalam bidang transportasi salah satunya mobil listrik yang akan mendominasi. Hal ini dapat diantisipasi salah satunya dengan melakukan inovasi dan investasi pada penyediaan listrik menggunakan energi baru-terbarukan semisal panel surya mengingat Indonesia berada di kawasan khatulistiwa yang mendapat sinar banyak matahari sepanjang tahun, " tuturnya.

Menurutnya, Hal ini harus mulai diindustrialisasi secara nasional sehingga tidak lagi melakukan impor. Selain itu pula panas bumi juga sangat potensial dengan potensi mencapai 29 Gigawatt yang baru digunakan sekitar 6% untuk mengurangi kebutuhan akan batu bara.

Secara umum kata dia, pemerintah dinilai gagal memenuhi proyek kedaulatan energi, salah satunya adalah proyek 5 tahun penigkatan energi listrik 35.000 megawatt yang baru terpenuhi sekitar 8% hingga satu tahun menjelang berakhirnya kepemimpinan Jokowi-JK.

“Bagi perencanaan ini sesuatu yang bermasalah, artinya perencanaan dilakukan terburu-buru, bahkan mungkin ada KKN antara Negara dan penyedia listrik swasta. Meski begitu ternyata hal ini juga memiliki keuntungan sebab ternyata kebutuhan konsumsi listrik kita belum sebanyak itu. Sehingga, apabila proyek tersebut terpenuhi maka PLN harus menanggung biaya untuk kebutuhan listrik yang belum dibutuhkan," jelasnya.

Gagalnya meraih kedaulatan energi ini dinilai menjadi penyebab indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat minim dan masih terjebak di third lower middle income perkapita. Hal ini diindikasikan dari neraca keuangan negara indonesia dalam 4 tahun terakhir berada di titik terendah sejak tahun 1990. Tingginya impor minyak disebabkan menurunnya produksi minyak serta meningkatnya kebutuhan tidak diimbangi dengan menciptakan energi subtitusi baru terbarukan untuk mengurangi kebutuhan impor minyak.

Begitu pula terlihat pada kurs nilai tukar rupiah yang terus menurun.

“ pada 2014 saat transisi pemerintahan SBY ke Jokowi berkisar Rp.11.800 sekarang rata-rata Rp. 14.500, terjadi penurunan ini hampir 22%,” ujar Marwan

Hal ini juga terjadi pada hutang Indonesia di mana pada masa Jokowi rata-rata naik menjadi 31 Miliar dollar, sementara pada masa SBY rata-rata hanya 7 Miliar Dollar dalam setahun . kombinasi masalah ini kemudian mempersulit Indonesia untuk meraih kedaulatan energi, sebab Indonesia masih terpengaruh terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dan hutang yang membebani APBN.

“Oleh karena itu saya menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa dari sisi energi pemerintahan saat ini telah gagal. Ini ada bukti dan saya tidak bicara omong kosong. Dari sisi kemandirian, kedaulatan energi kita semakin tidak berdaulat karena bergantung impor, hutang, dolar dan energi yang tidak dikembangkan. Silahkan dinilai sendiri, bagi saya sudah gagal dan tidak layak lanjut untuk periode kedua” Pungkas Marwan.