Sepanjang 2018, LBH Pekanbaru Terima 127 Aduan

Sabtu, 29 Desember 2018 14:55 WIB

Konferensi pers LBH Pekanbaru

(Azhar Saputra)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru membongkar peristiwa penegakan hukum yang terjadi hingga akhir November 2018 silam.

Direktur LBH Pekanbaru, Aditia Bagus Santoso menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan laporan aduan penegakan hukum jika dibandingkan dari tahun 2017 silam.

Dimana, tercatat sudah ada 127 pengaduan permasalahan kasus hukum yang mereka terima. Padahal, di tahun 2017 silam mereka hanya menerima 102 kasus pengaduan.

"Pengaduan yang kami terima di akhir November 2018 meningkat jika dibandingkan dari tahun sebelumnya," katanya, Sabtu, 29 Desember 2018.

Dari 127 aduan tersebut, 67 perkara digolongkan dalam lingkar perdata dan 60 perkara pidana.

"Buruh masih mendominasi dalam perkara perdata. Sedangkan pidana, selain melakukan pendampingan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Si korban juga turut kami dampingi," jelasnya.

Meskipun terjadi kenaikan aduan, Aditia tak lupa memaparkan bahwa di tahun 2018 ini rupanya khusus untuk kesadaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Riau malah terjadi peningkatan.

"Tapi ada segi positifnya. Dimana HAM itu malah naik. Walaupun tidak semuanya," sebutnya.

Menurutnya, kenaikan itu terjadi akibat timbulnya kesadaran masyarakat yang mulai peduli soal kebebasan berpendapat sampai hak dasar setiap warga negara. Masyarakat juga mereka nilai sudah mulai berjejaring jika berbicara soal HAM.

"Tahun sebelumnya belum ada yang seperti ini. Kelompok minoritas dan diskriminasi mulai membuat gerakan padu. Indikatornya itu kita lihat mereka sudah punya jaringan kelompok anti diskriminasi. Selain itu, pejabat tingkat bawah (RT dan RW) juga sudah sadar HAM bahwa itu merupakan hak dasar setiap orang," sebutnya.

"Jadi tahun 2018 ini memang tidak ada lagi tindakan diskriminasi walaupun bisa dibilang masih ada. Kita lihat di 2017 malah Pemerintahnya tak peduli soal masyarakat adat. Di 2018 Kampar sudah mengakui masyarakat adat kenegerian disana. Tahun 2019 kedepan, rencananya malah suku Talang Mamak mau diakui," tutupnya.