Lelang Proyek Dibatalkan, Dewan Minta Tentukan Pembangunan Prioritas

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Riau membidangi infrastruktur berencana akan menggelar rapat bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk membatalkan lelang sejumlah proyek.

Seperti yang diketahui, Pemprov Riau harus mengeratkan ikat pinggangnya akibat rasionalisasi anggaran yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor tersebut mulai dari pencapaian pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi dalam perencanaan APBD 2018 dan juga kebijakan pusat yang belum membayarkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sekitar Rp 700 miliar.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Abdul Wahid menyatakan apabila memang Pemprov ingin membatalkan proyek yang sudah dilelang maka Pemprov harus menentukan pembangunan prioritas.

Baca Juga: Defisit Anggaran, Pemprov Riau Bakal Potong Belanja

"Kalau memang tidak berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan tidak berkaitan dengan masyarakat, itu tidak masalah," ungkap ketua DPW PKB Riau ini, Minggu, 2 September 2018.

Tapi, lanjut Wahid, malau berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ia meminta Pemprov untuk tidak membatalkan proyek tersebut karena APBD sejatinya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

"Misalnya proyek rumah layak huni, itu kan menyangkut kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, karena kita tidak mungkin membiarkan masyarakat hidup di rumah yang tidak layak huni," jelasnya.

Klik Juga: Waduh, Proyek Senilai Ratusan Miliar Di Riau Dibatalkan

Lebih lanjut, Wahid menyampaikan Pemprov bisa menunda sejumlah pengeluaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk meringankan beban Rasionalisasi anggaran.

"Perjalanan dinas dan pengadaan ATK, itu kan tidak berkaitan dengan public service, jadi tidak ada masalah kalau itu ditunda dulu," tuturnya.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE 

Follow Twitter @red_riauonline

Subscribe Channel Youtube Riau Online, 

Follow Instagram riauonline.co.id