(RIAUONLINE.CO.ID/HASBULLAH TANJUNG)
Rabu, 29 Agustus 2018 13:09 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan tunda salur dana transfer, belum dibayarkannya dana transfer triwulan ke empat pada tahun 2017, dimana baru akan dibayarkan pada tahun 2019 membuat Pemeritah Provinsi (Pemprov) Riau mencari jalan pintas.
Asisten II Setdaprov Riau Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Masperi mengatakan pihaknya akan melakukan pemotongan belanja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (Daerah) untuk mengatasi masalah defisit.
"Alternatif yang kita ambil dari defisit yang kita alami ialah dengan cara melakukan pemotongan belanja," katanya, Rabu, 29 Agustus 2018.
Tambahnya, pemotongan belanja itu mencakup lamanya perjalanan dinas yang dilakukan, belanja komputer sampai belanja keperluan lainnya.
"Kalau memotong perjalanan dinas kan itu tidak mungkin. Tapi kalau SPJ 2 hari dijadikan 1 hari. Itu kita lakukan tunda bayar. Kemudian beli komputer saat ini, tapi bayarnya 2019," tegasnya.
Baca Juga
Jika dana bagi hasil akibat tunda salur dari pemerintah pusat sebesar Rp 800 miliar lebih di tahun ini dapat disalurkan, pihaknya meyakini tunda bayar yang dilakukan di setiap OPD tidak akan terjadi.
"Kalau tidak jadi tunda salur tentu tunda bayar tidak akan terjadi. Itu yang dari kita belum masuk," tutupnya kecewa.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
