(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)
Kamis, 23 Agustus 2018 23:10 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Semakin sulitnya menata keuangan membuat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi harus melaporkan situasi ini kepada pemerintah pusat.
Itu semua karena tunda salur yang diterapkan oleh negara, turunnya harga minyak mentah sampai belum adanya pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Ditambah harus merespon imbauan dari pemerintah pusat untuk membantu saudara kita yang berada di Lombok akibat rentetan bencana gempa.
"Kita tetap menghargai pemerintah pusat. Makanya kita harus menjelaskan keadaan kita saat ini," katanya, Kamis, 23 Agustus 2018.
Tambahnya, akibat tunda salur yang diterapkan, mereka memperhitungkan ditahun 2017 sekitar Rp 365 miliar dana milik mereka belum di kantongi.
Baca Juga
"Kalau dana itu saja sudah disalurkan, tunda bayar tahun ini paling rasionalisasinya sedikit. Kita bisa membantu saudara kita. Karena itu tidak ada, ya kerja keraslah kita saat ini untuk bagaimana menstabilkan belanja dan likuiditas keuangan daerah," tandasnya.
"Sejalan dengan bantuan lombok juga bagi Riau tetap akan memperhatikannya. Kita hargai. Mungkin kondisi pemerintah pusat yang sedang kesulitan," tandasnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
