RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengaku tidak mempermasalahkan adanya rencana Komisi IV DPRD Riau yang membagi Blok Rokan menjadi empat blok agar Partisipating Interesting sebesar 10 persen bisa dinikmati merata.
"Kebijakan Permen ESDM soal PI Migas itu untuk semua blok, mau 10 blok 1 blok kan sama saja, tidak masalah," ungkap Politisi Demokrat yang kerap disapa Dedet ini, Sabtu, 28 Juli 2018.
Yang terpenting, lanjut Dedet, pihak-pihak terkait tidak menjadi brocker, dan Pemerintah Riau melalui BUMD nya bisa mengelola Blok yang mampu menghasilkan minyak 200ribuan barel setiap harinya itu.
"Yang penting kita tidak jadi broker, 10 persennya kan kita ikut mengelola, jangan nanti banyak menjadi tempat kumpulnya kroni-kroni, tempat ngumpulnya pensiunan," jelasnya.
Baca Juga Dewan Riau Ingin Blok Rokan Dipecah Untuk 4 Wilayah Ini
Dedet juga mengingatkan bahwa pengelolaan Blok Rokan cukup sulit mengingat perlunya teknologi yang tinggi, modal cukup, dan semuanya harus dikerjakan oleh putra daerah.
"BUMD kalau sanggup kerjakan saja, pengelolaannya membutuhkan teknologi tinggi dan padat modal. Jangan nanti malah disubkan ke orang, kita jadi broker dan terima fee saja," ulasnya.
Mengenai potensi kandungan minyak di Blok Rokan, Dedet sangat yakin bahwa minyak di Riau masih banyak. Namun, memang beberapa sumur minyak memang sengaja ditutup.
Klik Juga Pemprov Riau Disebut Tidak Mau Berjuang Rebut Blok Rokan
"Itu pemikiran dangkal yang bilang Riau kehabisan minyak, memang ada beberapa sumur yang butuh pengelolaan khusus seperti di Minas. Di beberapa sumur minyak juga sengaja ditutup menunggu harga minyak stabil," tutupnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Riau yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Menteri ESDM Ignasius Jonan agar tidak menandatangani penyerahan Blok Rokan sebelum dilakukan pemecahan.
Disampaikan anggota komisi IV Asri Auzar, pemecahan ini dilakukan agar blok Rokan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh tiap-tiap daerah di blok Rokan.
"Blok Rokan itu meliputi empat kabupaten di Riau, yaitu Kampar, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir. Biarkan dikelola sama BUMD-nya," ungkap Ketua DPD Demokrat Riau ini, Rabu, 25 Juli 2018.
Lihat juga Dua Perusahaan Besar Ini Bersaing Demi Kelola Blok Rokan Riau
Pemberlakuan sistem pemecahan ini, kata Asri, juga bisa membantu keuangan daerah dari adanya kebijakan dimana ada Partisipating Interesting (PI) sebesar 10 persen untuk setiap daerah.
"Hingga hari ini Riau masih miskin, pembagiannya tidak jelas dari pusat. Riau sudah capek dibodoh-bodohi, pusat jangan sekehendak hatinya saja," tegas Asri.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id